Page 29 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

Asep menjelaskan aturan dalam bidang pengupahan yang diterapkan Gubernur Banten itu,
sudah sesuai dengan formulasi rumus perhitungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagai Peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 November
2021 dinyatakan masih berlaku.

"Perhitungan UMK berdasarkan formulasi perhitungan dalam PP 36 Tahun 2021 dihitung
berdasarkan data dari hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Banten meliputi data survei terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Batas atas dan bawah
Angka Rata-rata konsumsi perkapita dan rata-rata jumlah Anggota Rumah Tangga (ARTI serta
variabel lainnya secara komprehensif yang selanjutnya dimasukan dalam rumus perhitungan
upah menjadi nilai UMP dan UMK," tuturnya.

"Sehingga nilai UMP dan UMK yang ditetapkan memiliki landasan argumentasi yang kuat, rasional
dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara faktual, ilmiah maupun yuridis," imbuh Asep,
Rabu (8/12/2021).

Maka, lanjut Asep dia, sikap Gubernur Banten tentang Pengupahan tersebut adalah Hg., sikap
yang tegas, berani dan tepat secara hukum serta membuktikan H kualitas leadership, konsistensi
sikap dan ketaatan hukum.

Saran untuk buruh

"Di sisi lain, IKA Untirta bersimpati dan mengapresiasi perjuangan para buruh. Dalam rangka;
memberikan dukungan terhadap teman-teman serikat buruh/pekerja dalam upaya merevisi SK
Gubenur Banten, kami sarankan agar buruh menempuh langkah-langkah konstitusional. (dik)

Istimewa

28