Page 34 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 34
Namun, Rusdi menyayangkan, sejak 2015, Presiden Jokowi menekan upah buruh. Akibatnya,
tidak hanya kaum buruh yang sengsara, tapi juga pedagang kecil yang omzetnya turun sampai
40 persen. Hal itu terjadi lantaran upah kaum buruh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari.
"Ternyata Jokowi menghembus kekeliruan besar. Kebijakan upah yang dilakukannya, bukanlah
kebijakan upah yang pro terhadap kaum buruh, tapi pro kepada investor," kata Rusdi.
Salah satunya adalah melalui 14 paket kebijakan. Menurut Rusdi, melalui kebijakan itu upah di
Indonesia harus ditekan dalam rangka untuk menarik investor. Baginya teori, jika investor
datang, akan terciptalah lapangan pekerjaan adalah omong kosong.
"Katanya, kalau investor datang kemudian duit datang, maka terciptalah lapangan pekerjaan
bulshit, upah ditekan 8 persen.
Udah tahu salah dan menyengsarakan, tapi diulangi lagi melalui omnibus law," kata Rusdi.
33
