Page 33 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

Kedua, meminta pemerintah pusat untuk mencabut Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. Sebab, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tersebut,
jelas dikatakan menyatakan menangguhkan tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan
berdampak luas dan tidak boleh menerbitkan peraturan-peraturan yang baru.

Said mengatakan, dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Pasal 4 ayat 2 jelas
disebutkan bahwa kebijakan kenaikan upah minimum adalah keputusan strategis. Sehingga, dia
menegaskan, pemerintah pusat harus tunduk kepada keputusan MK dengan mencabut PP Nomor
36 Tahun 2021.

"Ketiga, tuntutan kami adalah meminta Pemerintah Pusat dan daerah harus tunduk pada
keputusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat,"
katanya.

Karena itu, kata dia, demonstrasi buruh berpotensi meluas untuk melakukan penolakan terhadap
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hal itu, bakal terjadi jika beleid yang merupakan
turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut tetap dijalankan oleh
Pemerintah.

"Perlawanan kaum buruh akan terus meningkat eskalasinya di seluruh Indonesia bila mana
pemerintah memaksakan untuk tetap menjalankan isi UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020
tidak mengacu pada keputusan MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Said kepada wartawan, Rabu
(8/12).

Said menuturkan, perlawanan dilakukan dengan melakukan mogok nasional selama masa
perbaikan UU Cipta Kerja, jika tidak melibatkan partisipasi publik. Sebab, diperkirakan pada
Januari 2022 sudah masuk proglenas prioritas.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, ada
beberapa aksi unjuk rasa yang berlangsung secara bersamaan di beberapa titik dengan
konsentrasi massa terbesar berada di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Karena itu, sebanyak 400
polisi lalu lintas disebar pada berbagai titik aksi untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas bagi
masyarakat yang hendak beraktivitas.

Kebijakan Upah yang Menyengsarakan Ribuan buruh menyuarakan aspirasinya di kawasan
Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Rabu (8/12). Salah satunya, terkait keluhannya
menyangkut kebijakan upah buruh di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai
menyengsarakan kaum buruh.

"Berkali-kali presiden membuat kebijkan yang selalu menyengsarakan kaum buruh," kata Deputi
Presiden KSPI, Muhammad Rusdi, saat orasi di mobil komando di kawasan Patung Kuda Arjuna
Wiwaha, Jakarta Pusat, Rabu (8/12).

Rusdi membandingkan kebijakan upah di era presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus
Dur) pada saat menghadapi dampak krisis 1997-1998. Padahal, ketika itu, dampak krisis moneter
lebih parah dibandingkan pandemi Covid-19 saat ini. Bahkan, ketika itu, pemutusan hubungan
kerja (PHK) terjadi di berbagai sektor dan nilai tukar rupiah naik hingga di atas Rp 10 ribu.
Namun, upah buruh tetap dinaikkan, tidak menekannya, sehingga daya beli masyarakat tetap
terjaga.

"Inilah sebuah teori kalau ekonomi ingin stabil, maka naikkan upah, agar daya beli meningkat,
agar upahnya bisa menyerap hasil produksi daripada industri, menyerap jualan dari pedagang
kecil," kata Rusdi.

32