Page 184 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 184
"Karena kita tidak punya dewan pengupahan sendiri mau gak mau ikut dengan pusat. Tapi kalau
sudah terbentuk dewan pengupahan maka UMK Pringsewu harus lebih tinggi dari Provinsi, itu
aturannya biarpun lebihnya hanya Rp50 rupiah," kata Lekat, saat dimintai keterangan, Rabu
(8/12/2021).
Sementara dari informasi yang didapat kupastuntas.co, saat ini surat edaran mengenai UMK
Pringsewu yang mengikuti UMP Pusat telah diserahkan ke pihak Bupati, sebelum nantinya edaran
itu disebarkan dan diberlakukan untuk daerah Pringsewu.
"Seminggu lalu kami sudah mengantarkan surat edaran upah mininum kabupaten yang
mengikuti upah minimum provinsi 2022 ke Bupati, tinggal kami tunggu kapan turun dari pihak
Bupati," terang Lekat.
Ketua Komisi IV DPRD Pringsewu, Suryo mengatakan, ketetapan UMK tersebut sudah termasuk
dalam kategori layak, mengingat Pringsewu belum memiliki dewan pengupahan yang melindungi
dan memperjuangan hak-hak tenaga kerja yang ada di Pringsewu.
Selain itu, ia pun memaklumi kondisi yang tengah terjadi saat ini dimana wabah Covid-19
berpengaruh besar terhadap tempat kerja maupun perusahaan.
"Menurut saya kalau untuk Pringsewu ini sudah termasuk tinggi dan sudah layak karena di sini
sendiri belum ada dewan pengupahan jadi masih rasional lah," ujarnya.
"Kondisi sekarang juga lagi tidak stabil dan pasti pemerintah sudah memikirkan alasan penetapan
UMP tersebut apakah karena pandemi, kondisi perusahaan atau lainnya," tutupnya.
(*) Video KUPAS TV : PEMKOT KEMBALI BERI BANTUAN BERAS UNTUK MASYARAKAT
183
