Page 180 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 180
Hal itu diungkapkan setelah perwakilan mereka menemui jajaran Pemprov DKI Jakarta di Balai
Kota di sela unjuk rasa, Rabu (8/12/2021).
KSPSI AGN DKI Jakarta menganggap Gubernur Anies Baswedan tidak kunjung memberi
kepastian soal revisi UMP 2022.
"Kalau belum ada kepastian ya, tadinya kan kami mau mogok nasional, ketika tidak ada
kepastian, ya mogok nasional pasti jadi," kata Ketua DPD KSPSI AGN DKI Jakarta, William Yani
Wea, Rabu.
"(Tanggal mogok nasional) akan kami tentukan lagi," imbuhnya.
William menilai, langkah Anies merevisi UMP DKI 2022 krusial dalam menginspirasi kepala daerah
lain melakukan hal yang sama.
"Semuanya akan melihat DKI. Ketika DKI tidak ada kepastian, gubernur tidak revisi, provinsi lain
melihat DKI," ujarnya.
William menganggap, Anies telah berjanji kepada kaum buruh pada unjuk rasa 29 November
lalu bahwa Pemprov DKI akan merevisi besaran UMP 2022 yang naik terlalu kecil.
Pada unjuk rasa kala itu, Anies memang sempat menemui massa buruh, dan mengaku sepakat
bahwa kenaikan UMP terlalu kecil akibat rumus dari pemerintah pusat.
Anies kala itu juga menyampaikan bahwa ia telah menyurati Kementerian Tenaga Kerja, meminta
agar formula perhitungan UMP DKI dievaluasi.
Akan tetapi, kepada Kompas.com usai berdialog dengan buruh pada unjuk rasa 29 November
lalu, Anies mengaku tidak menjanjikan revisi Surat Keputusan soal UMP DKI 2022.
SK tersebut hanya bisa dicabut jika terbit SK baru.
"Kalau SK itu, ketika ada angka (nominal UMP) baru, di situlah terjadi revisi (SK terdahulu),"
ucap Anies.
"Jadi ketika ditemukan angka baru, maka keluar SK-nya. Kalau tidak, nanti ada kekosongan
hukum," kata dia.
179
