Page 177 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

Judul FSPMI Cirebon Raya Gelar Aksi di Depan Balaikota Cirebon, ini
Tuntutannya
Nama Media aboutcirebon.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://aboutcirebon.id/fspmi-cirebon-raya-gelar-aksi-di-depan-
balaikota-cirebon-ini-tuntutannya/
Jurnalis About Cirebon
Tanggal 2021-12-08 18:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Mahbub (Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Kenapa kita protes, karena
pada tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konsitusi (MK) mengabulkan gugatan kita yaitu, UU
Cipta Kerja pada 9 amar putusannya, terutama putusan nomor 7 bahwa pemerintah harus
menangguhkan segala bentuk upaya yang bersifat strategis dan berdampak luas. Dan
pemerintah tidak boleh menerbitkan peraturan yang baru

neutral - Mahbub (Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Upah salah satunya adalah
yang bersifat dan berdampak luas. Strategisnya apa, dalam PP 36 pasal 4 ayat 1 ayat 2,
pengupahan adalah program strategis nasional. Karena mengacu pada PP 36 dan amar putusan
nomor 7, maka pemerintah tidak boleh menetapkan UMP atau UMK menggunakan PP 36

neutral - Mahbub (Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Sehingga, menggunakan
undang-undang sebelumnya yaitu, UU 13 maupun turunannya di PP 78. Inilah yang kita sikapi

negative - Mahbub (Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Kita minta pemerintah
harus mencabut. Penetapan UMP maupun UMK, para Gubernurnya tidak boleh menggunakan PP
36. Dalam negosiasi, kami meminta naik 5 sampai 7 persen untuk kenaikan UMK. Jadi tidak ada
alasan lagi, pemerintah melakukan multi tafsir terhadap amar putusan MK

Ringkasan

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya menggelar aksi di depan
Balaikota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (8/12/2021). Aksi buruh tersebut
merupakan bentuk protes atas penetapan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum
Kabupaten/kota (UMK) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP).

176