Page 178 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

FSPMI CIREBON RAYA GELAR AKSI DI DEPAN BALAIKOTA CIREBON, INI
TUNTUTANNYA
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya menggelar aksi di depan
Balaikota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (8/12/2021). Aksi buruh tersebut
merupakan bentuk protes atas penetapan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum
Kabupaten/kota (UMK) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Kenapa kita protes, karena pada tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konsitusi (MK)
mengabulkan gugatan kita yaitu, UU Cipta Kerja pada 9 amar putusannya, terutama putusan
nomor 7 bahwa pemerintah harus menangguhkan segala bentuk upaya yang bersifat strategis
dan berdampak luas. Dan pemerintah tidak boleh menerbitkan peraturan yang baru,” ujar
Mahbub, Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya.

Terkait dengan penetapan UMP dan UMK yang dilakukan oleh Gubernur di seluruh Indonesia,
lanjut Mahbub, pemerintah tetap menggunakan PP 36. Padahal, menurutnya, pada amar
putusan nomor 7 adalah yang berdampak luas dan strategis harus ditangguhkan.

“Upah salah satunya adalah yang bersifat dan berdampak luas. Strategisnya apa, dalam PP 36
pasal 4 ayat 1 ayat 2, pengupahan adalah program strategis nasional. Karena mengacu pada PP
36 dan amar putusan nomor 7, maka pemerintah tidak boleh menetapkan UMP atau UMK
menggunakan PP 36,” ungkapnya.

“Sehingga, menggunakan undang-undang sebelumnya yaitu, UU 13 maupun turunannya di PP
78. Inilah yang kita sikapi,” sambungnya.

Namun, kata Mahbub, Menteri Perekonomian melalui Presiden kemarin, bahwa UU Cipta Kerja
tetap berlaku, dan pengupahan tetap menggunakan PP 36. Hal ini, tegas Mahbub, bertentangan
dengan amar putusan nomor 7.

“Kita minta pemerintah harus mencabut. Penetapan UMP maupun UMK, para Gubernurnya tidak
boleh menggunakan PP 36. Dalam negosiasi, kami meminta naik 5 sampai 7 persen untuk
kenaikan UMK. Jadi tidak ada alasan lagi, pemerintah melakukan multi tafsir terhadap amar
putusan MK,” pungkasnya. (AC212)

177