Page 186 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 186
Pemandangan ini berbeda dengan pagi hingga siang hari tadi. Sebab diketahui, hari ini terjadi
aksi demo buruh yang menentang kenaikan upah tahun 2022 karena dihitung dengan skema
aturan beleid Cipta Kerja yang sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Saat melakukan mediasi dengan MK, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) Abdul Gani mempertanyakan, bagaimana PP No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan
yang menjadi turunan dari UU Cipta Kerja masih diterapkan para kepala daerah untuk
menentukan upah minimum wilayahnya.
"Mahkamah Konstitusi (MK) harus menjelaskan kepada publik bagaimana sesungguhnya aturan
turunan dari UU Cipta Kerja tersebut diimplementasi. MK sudah berjanji ke kami untuk segera
menyampaikan menyelesaikan multitafsir putusannya ke masyarakat," kata Gani di Gedung MK,
Jakarta, Rabu (8/12/2021).
Menurut Gani, multitafsir dimaknai berbeda oleh sejumlah pakar hukum. Sebagian dari mereka
mengatakan, masalah upah masuk kedalam hal strategis dalam beleid cipta kerja yang
implementasinya harus ditangguhkan. Namun sebagian lagi tidak berkata sama.
"Jadi kami kembalikan ke MK maksud dari amarnya ini seperti apa? (berkaku atau tidak)," jelas
Gani memandasi.
185
