Page 201 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

Judul Kembali Gelar Aksi Demo, Buruh di Cirebon Minta Penetapan UMK 2022
Dicabut
Nama Media kurio.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kurio.id/app/articles/61b086f9564a5a3a44fabb99
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-08 17:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Moh. Machbub (Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya)
Kenapa kita protes, kerena pada tanggal 25 November 2021 kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK)
judicial review, tentang formil dan materil, MK mengabulkan gugatan kita

neutral - Moh. Machbub (Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya)
Amar ke-7 itu ada dua, salah satunya, pemerintah tidak boleh menerbitkan peraturan yang baru,
terkait penetapan UMK, pemerintah khususnya gubernur di seluruh Indonesia tetap
menggunakan PP Nomor 36

neutral - Moh. Machbub (Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya)
Pengupahan adalah program strategis nasional, maka pemerintah tidak boleh menetapkan UMK
menggunakan PP Nomor 36, tapi menggunakan UU sebelumnya yakni UU nomor 13 maupun
turunannya di PP 78, ini yang kami sikapi hari ini

neutral - Moh. Machbub (Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya)
Kami minta pemerintah harus mencabut penetapan UMK, para gubernurnya tidak boleh
menggunakan PP Nomor 36

negative - Moh. Machbub (Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon
Raya) Jadi tidak ada alasan lagi pemerintah melakukan multi tafsir terhadap amar putusan
tersebut

Ringkasan

Buruh di Cirebon kembali menggelar aksi unjuk rasa, pasca ditetapkannya Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh Gubernur Jawa Barat akhir bulan
lalu. Aksi tersebut dilakukan di depan Kantor Wali Kota Cirebon dan Bupati Cirebon, Rabu
(8/12/2021).

200