Page 203 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 203
Judul Demo di Depan Balai Kota, Buruh Kecewa Tak Bisa Ketemu Anies untuk
Tagih Revisi UMP
Nama Media suara.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/12/08/173352/demo-di-depan-
balai-kota-buruh-kecewa-tak-bisa-ketemu-anies-untuk-tagih-revisi-ump
Jurnalis Dwi Bowo Raharjo
Tanggal 2021-12-08 17:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - William Yani Wea (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Jadi ya
kami kecewa karena kami tadi berharap ketemu Gubernur tapi ditemui oleh Pak Kepala Disnaker
dan dari Kesbangpol. Kemudian ditambah perwakilan dari TGUPP
neutral - William Yani Wea (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kami
kecewa karena apa karena kami tadinya berharap mendapatkan jadwal deadline kapan revisi
dari surat mengenai kenaikan UMP
neutral - William Yani Wea (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Gubernur
itu ketika menjanjikan pada tanggal 29 November itu bersifat spontan. Hanya untuk
menyenangkan saja. jadi harusnya kan waktu kami datang sore ini kan ada jawaban
neutral - William Yani Wea (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Tinggal
diputuskan inflasinya berapa, pertumbuhan ekonominya bagaimana, tinggal diputuskan tidak
perlu ketemu stakeholder, tidak perlu ketemu pengusaha, tidak perlu ketemu buruh, tinggal di
putuskan saja
Ringkasan
Sejumlah perwakilan massa buruh sempat diterima oleh pejabat DKI Jakarta saat menggelar
demonstrasi menagih janji revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di Balai Kota. Namun,
mereka mengaku hanya mendapatkan rasa kecewa. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta, William Yani Wea, selaku salah satu perwakilan
massa aksi mengatakan kekecewaan pertama didapat karena tak bisa menemui langsung
Gubernur Anies Baswedan. Padahal, Anies sendiri yang menjanjikan akan merevisi UMP.
202
