Page 208 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

Menurut mereka, penetapan UMP tersebut bertentangan dengan Putusan MK nomor 7 yang
menangguhkan tindakan atau kebijakan strategis yang berdampak luas termasuk masalah upah
pekerja.

Tuntutan kedua, buruh mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Tuntutan terakhir adalah buruh mendesak
pemerintah untuk dapat menjalankan putusan MK yang menyatakan UU Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Said Iqbal menjelaskan aksi yang dilakukan buruh akan meningkat jika pemerintah tidak
menjalankan putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat
tersebut.

Terkait UU Cipta Kerja, MK menyatakan UU tersebut inkonstitusional atau bertentangan dengan
UUD 1945. Putusan MK tersebut menyebabkan UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat.
Selain itu, dalam putusan tersebut, MK meminta DPR dan pemerintah untuk memperbaiki UU
Cipta Kerja dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Said Iqbal melanjutkan gerakan mogok
nasional menjadi pilihan jika dalam proses perbaikan UU Cipta Kerja selama dua tahun ke depan,
DPR maupun pemerintah tetap mengabaikan partisipasi publik.
Menurut dia, aksi dari 60 federasi serikat pekerja yang menggerakkan dua juta buruh untuk
melakukan mogok nasional akan berdampak pada setidaknya 100 pabrik. Selain itu, buruh juga
menagih janji Anies Baswedan untuk dapat mencabut SK Gubernur tentang penetapan UMP DKI
Jakarta tahun 2022.***

207