Page 223 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 223
harapan. Said pun mengancam, kalau dia bersama seluruh elemen buruh bisa melakukan mogok
nasional. "Di seluruh Indonesia bilamana pemerintah memaksakan untuk tetap menjalankan isi
UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 tidak mengacu pada keputusan MK. Perlawanan gerakan
mogok nasional menjadi pilihan," kata Said saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta,
Rabu (8/12).
BURUH ANCAM MOGOK KERJA JIKA ATURAN PENGUPAHAN MASIH MENGACU UU
CIPTA KERJA
- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, kaum buruh
akan terus meningkat eskalasinya dalam melawan kenaikan upah yang dirasa tidak cukup
memenuhi harapan. Said pun mengancam, kalau dia bersama seluruh elemen buruh bisa
melakukan mogok nasional.
"Di seluruh Indonesia bilamana pemerintah memaksakan untuk tetap menjalankan isi UU Cipta
Kerja nomor 11 tahun 2020 tidak mengacu pada keputusan MK. Perlawanan gerakan mogok
nasional menjadi pilihan," kata Said saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu
(8/12).
Said menilai, putusan MK sudah menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil karena
pembentukannya yang belum memenuhi unsur partisipasi publik. MK pun memberi kesempatan
pemerintah untuk memperbaiki dalam dua tahun mendatang.
"Tapi kalau kembali dilakukan dengan cara cara tidak melibatkan partisipasi publik, khususnya
Serikat buruh dan gerakan sosial lainnya. Maka sudah dipastikan gerakan mogok nasional
menjadi pilihan," kata Iqbal.
Dia menyatakan, aksi mogok nasional diwacanakan dengan stop produksi yang direncanakan
diikuti 2 juta buruh di lebih dari 100 pabrik berhenti produksi di seluruh provinsi. Namun itu
belum dalam waktu dekat dilaksanakan, sebab masih menunggu revisi dari keputusan kenaikan
upah di tiap wilayah.
"Kami akan menunggu perkembangan apakah PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan dicabut,
apakah SK Gubernur tentang UMK dan UMP direvisi apakah pemerintah memaksakan kehendak
dan tetap tidak melaksanakan keputusan MK? maka itu jadi bahan pertimbangan dari kalangan
serikat buruh," ujar Said.
Dalam kesempatan itu, Said Iqbal juga mengkritik kenaikan upah di Provinsi DKI Jakarta yang
dinilainya tidak lebih tinggi dari ongkos masuk toilet umum. Diketahui, Gubernur DKI Anies sudah
menetapkan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.453.935,536
yang artinya hanya naik sebesar Rp 37 ribu.
"Bagaimana mungkin di Jakarta upah naiknya Rp37 ribu sebulan? Dibagi 30 hari Rp1.250. Kita
naik upahnya sehari, ke toilet aja nombok. Ke toilet kan Rp2 ribu. Setengah harga toilet," kritik
Said saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (8/12).
Said heran, mengapa Jakarta yang menjadi parameter kota lainnya memiliki kenaikan yang
begitu rendah. Bahkan, tidak sampai 1 persen dari besaran upah sebelumnya. Padahal, jika
melihat Indonesia dalam deretan negara G-20, Indonesia masuk negara terkaya ketujuh setelah
Prancis dan Inggris.
"Indonesia negara G-20, negara terkaya nomor 7. Naik upahnya sehari setengah harga toilet.
Itu kita persoalkan," tegas Said.
222
