Page 221 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 221

BURUH BLOKADE JALAN, DITLANTAS POLDA ALIHKAN LALIN

              SERANG, (B1) - Aliansi buruh Provinsi Banten kembali melaksanakan aksi unjuk rasa (Unras) di
              depan  Kawasan  Pusat  Pemerintahan  Provinsi  Banten  (KP3B)  di  Jl.  Syekh  Nawawi  Al  Bantani
              Curug, Kota Serang, Banten, Rabu (8/12/21).

              Massa  aksi  ini  menuntut  kenaikan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  Provinsi  Banten,  dalam
              melaksanakan aksinya massa buruh memblokade jalan di depan KP3B.

              Agar tidak menimbulkan kemacetan akibat penutupan jalan yang dilakukan massa buruh maka
              personel Ditlantas Polda Banten melakukan pengaturan dan pengalihan lalu lintas.

              "Untuk menghindari kemacetan yang disebabkan oleh massa aksi yang menutup jalan maka
              personel Ditlantas Polda Banten mengalihkan arus lalu lintas mulai dari lampu merah Palima
              sampai lampu merah Boru," ujar Dirlantas Polda Banten KBP Rudy Purnomo.
              Rudy Purnomo menghimbau masyarakat yang ingin melintas dijalan Raya KP3B untuk mencari
              rute alternatif.

              "Bagi pengguna jalan yang hendak melintasi jalan Raya KP3B agar mencari rute alternatif karena
              untuk sementara jalan kita alihkan dari lampu merah Palima sampai lampu merah Boru sebab
              ada massa Unras yang memblokade jalan di depan KP3B," tandasnya.

              Sementara itu Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengarahkan massa unras yang
              menutup jalan untuk kembali membuka jalan sehingga tidak mengganggu masyarakat yang ingin
              melintas.

              "Aksi  buruh  ini  sudah  mengganggu  pengendara  dengan  menutup  jalan,  maka  petugas
              mengalihkan lalu lintas untuk menghindari kemacetan yang disebabkan oleh massa unras yang
              memblokade jalan," ujar Shinto.

              Terakhir Shinto Silitonga memberikan himbauan kepada massa unras untuk melaksanakan aksi
              dengan tertib, damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.

              "Silahkan massa yang ingin menyampaikan aspirasi dengan tertib dan teratur. Kami akan tegas
              melakukan penindakan jika massa aksi unjuk rasa tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang
              berlaku dalam penyampaian aspirasi diruang publik," tukasnya. (hum/sus).





























                                                           220
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226