Page 216 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 216
Judul Buruh Desak MK Jelaskan Amar Putusan Multitafsir soal Pengupahan ke
Publik
Nama Media liputan6.com
Newstrend UU Cipta Kerja
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4731811/buruh-desak-mk-
jelaskan-amar-putusan-multitafsir-soal-pengupahan-ke-publik
Jurnalis Muhammad Radityo Priyasmoro
Tanggal 2021-12-08 17:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Abdul Gani (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) MK sudah
berjanji ke kami untuk segera menyampaikan menyelesaikan multitafsir ini ke masyarakat
neutral - Abdul Gani (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Jadi kami
kembalikan ke MK maksud dari amarnya ini seperti apa?
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami ingin tanya bagaimana amar putusan nomer 4 yang
menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku, tapi ada nomer ketujuh terutama yang menyatakan
menangguhkan tindakan/kebijakan yang strategis berdampak luas. Sebab disebutkan PP nomer
36 tahun 2021 tentang pengupahan adalah produk turunan dari UU Ciptaker dan pasal 4 ayat 2
dengan jelas menyatakan bahwa pengupahan kebijakan strategis
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi apakah yang digunakan tafsir ini amar putusan nomer
4 atau amar putusan nomer 7? hanya MK yang bisa menjawab
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kepala biro humas dan jubir MK menyatakan akan
menyampaikan kepada ketua MK, apakah 4 atau 7 terhadap kita, khususnya upah dan akan
dijelaskan dalam waktu sesegera mungkin
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini gerakan aksinya terus meningkat. Jadi MK yang harus
menjelaskan, pengupahan ini memakai amar putusannya yang nomer berapa? 4 atau 7?
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Abdul Gani mengatakan, PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sangat berdampak strategis ke masyarakat. Karena
itu, dalam lawatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) haruslah dijelaskan kepada publik
bagaimana sesungguhnya aturan turunan dari UU Cipta Kerja tersebut diimplementasikan.
215
