Page 215 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

[BREAKING] SAID IQBAL: KENAIKAN UMP JAKARTA LEBIH RENDAH DARI TARIF
TOILET
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti soal UMP DKI
Jakarta yang hanya naik Rp37 ribu. Menurutnya, jika tambahan upah itu dibagi 30 hari, artinya
hanya ada kenaikan sebesar Rp1.250 per hari.

"Kita naik upahnya sehari, ke toilet aja nombok. Ke toilet kan Rp2 ribu. Setengah harga toilet,"
ucapnya setelah beraudiensi dengan perwakilan Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (8/12/2021).

Ia juga menyinggung soal Indonesia yang ditunjuk sebagai negara G-20. Dimana termasuk
negara terkaya ketujuh. Namun, kenaikan upah buruhnya sehari setengah harga toilet.

Dalam audiensi ini, Said Iqbal ditemani Presiden KSPSI Abdul Gani Nea bertemu dengan
perwakilan MK. Pertemuan yang berlangsung satu jam itu meminta penjelasan MK terkait amar
putusan poin tujuh yang tertulis bahwa segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis
dan berdampak luas terkait UU Cipta Kerja ditangguhkan.

"Kami meminta penjelasan amar ke-7 yang menyatakan pemerintah tidak boleh mengeluarkan
peraturan pelaksana atau menjalankan yang berdampak strategis kepada maayarakat," kata Said
Iqbal di Gedung MK, Jakarta.

Said Iqbal beranggapan Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 ini sangat berdampak pada
masyarakat.
Lanjutkan membaca artikel di bawah Editor's picks Mensos Risma Bantu Tambal Jalan Akibat
Erupsi Semeru Taliban Larang Pernikahan Paksa di Afghanistan 5 Fakta Maria Ressa, Jurnalis
Peraih Nobel Perdamaian 2021 "MK sudah berjanji kepada kami, akan segera menyampaikan
untuk menyelesaikan multitafsir di masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, amar putusan tujuh bertolak belakang dengan amar putusan poin empat yang
menyebut UU Cipta Kerja masih berlaku.

"Peraturan pemerintah 36 Tahun 2021 tentang pengupahan adalah produk turunan dari UU
Ciptakerja dan pasal 4 ayat 2 PP 36 dengan jelas bahwa pengupahan adalah kebijakan strategis.
Nah apakah yang digunakan tafsir ini yang amar 4 atau amar 7, hanya MK yang bisa menjawab,"
ujar Said Iqbal.

Keputusan MK ini menurut Iqbal bersifat mengikat, artinya pemerintah daerah seharusnya
mengikuti keputusan MK bukan malah tunduk pada pemerintah.

"Jadi harapannya, gubernur harus punya keberanian. Kalau Pemerintah sebut UU Ciptaker masih
berlaku, yes, di amar putusan nomor 4 tapi amar putusan 7, yang strategis dan berdampak luas,
tangguhkan. Nah PP 36 rujukan yang dipakai Gubernur jelas strategis, gak usah dipakai," kata
Iqbal.

.

214