Page 235 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 235
"Bagaiman mungkin di Jakarta upah naiknya Rp 37 ribu sebulan? dibagi 30 hari Rp 1.250. Kita
naik upahnya sehari, ke toilet aja nombok. Ke toilet kan Rp 2 ribu. Setengah harga toilet," kritik
Said saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (8/12/2021).
Said heran, mengapa Jakarta yang menjadi para meter kota lainnya memiliki kenaikan yang
begitu rendah. Bahkan, tidak sampai 1 persen dari besaran upah sebelumnya. Padahal, jika
melihat Indonesia dalam deretan negara G-20, Indonesia masuk negara terkaya ketujuh setelah
Prancis dan Inggris.
"Indonesia negara G-20, negara terkaya nomer 7. Naik upahnya sehari setengah harga toilet.
Itu kita persoalkan," tegas Said.
Dalam penjelasan yang disampaikan Anies beberapa waktu lalu, kenaikan upah buruh di DKI
untuk 2022 bukan tanpa sebab. Anies mengacu tata aturan penghitungan upah berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula yang ada
dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.
Kendati saat ini, beleid cipta kerja sudah divonis Mahkamah Konstitusi cacat formil. Sehingga,
kelompok buruh mempertanyakan apakah aturan penghitungan masih menggunakan beleid
cipta kerja atau tidak.
"Harapan kami, gubernur harus punya keberanian, PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
(turunan dari Beleid Cipta Kerja) yang jadi rujukan penentuan upah minimum kabupaten/kota
jelas strategis. Karenanya tidak usah dipakai jadi silakan Gubernur tak usah nunggu pemerintah
pusat karena keputusan MK itu mengikat," Said menandasi.
234
