Page 236 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 236

Judul               Ini Isi Lengkap Surat Massa Buruh ke Anies, Tagih Revisi UMP DKI
                                    Jakarta 2022
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/08/16302001/ini-isi-
                                    lengkap-surat-massa-buruh-ke-anies-tagih-revisi-ump-dki-jakarta
                Jurnalis            Vitorio Mantalean
                Tanggal             2021-12-08 16:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Sehubungan munculnya polemik terhadap
              Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  yang  oleh  pemerinah  ditafsirkan
              bahwa  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  (UUCK)  dan  aturan
              pelaksanaannya masih tetap berlaku termasuk pengaturan mengenai ketenagakerjaan


              Ringkasan

              Buruh menagih revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 kepada Gubernur
              DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka melayangkan surat kepada Anies bertanggal 6 Desember
              2021,  diteken  oleh  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI)  dan  Konfederasi
              Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Permintaan revisi itu berkaitan dengan putusan Mahkamah
              Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  yang  menyatakan  bahwa  Undang-undang  Cipta  Kerja
              inkonstitusional bersyarat.



              INI ISI LENGKAP SURAT MASSA BURUH KE ANIES, TAGIH REVISI UMP DKI
              JAKARTA 2022

              JAKARTA, - Buruh menagih revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 kepada
              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

              Mereka melayangkan surat kepada Anies bertanggal 6 Desember 2021, diteken oleh Konfederasi
              Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

              Permintaan revisi itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
              yang menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

              Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kebijakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja
              yang berdampak luas ditangguhkan.
                                                           235
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241