Page 237 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 237
Namun, hingga kini belum ada revisi soal besaran UMP 2022.
"Sehubungan munculnya polemik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020 yang oleh pemerinah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (UUCK) dan aturan pelaksanaannya masih tetap berlaku termasuk
pengaturan mengenai ketenagakerjaan," demikian isi surat KSPI dan KSPSI untuk Anies.
KSPI dan KSPSI kemudian mengajukan beberapa argumen dan tuntutan kepada Anies, sebagai
serikat yang mewakili jutaan buruh di Indonesia sekaligus salah satu pemohon uji formil Undang-
Undang Cipta Kerja.
1) Dalam penafsiran kami, Putusan Nomor 91/PUU-XVlIl/2020 harus dimaknai bahwa aturan
ketenagakerjaan dalam UUCK dan peraturan turunannya tidak boleh dilaksanakan karena sektor
ketenagakerjaan tergolong sebagai kebijakan strategis dan berdampak luas sebagaimana
dimaksud dalam naskah akademik dan materi muatan undang-undang a quo.
2) Terkait kebijakan upah minimum tahun 2022, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
tidak dapat mendasarkan pada norma UUCK dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
Tentang Pengupahan, melainkan harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan.
3) Menuntut kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta paling lambat 10 Desembet 2021
untuk merevisi surat Keputusan Gubernur terkait Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, sesuai
dengan janji yang pernah disampaikan secara terbuka pada tanggal 29 November 2021
dlhadapan rlbuan peserta aksi dan diliput oleh berbagai media didepan Balai kota DKI Jakarta.
236
