Page 254 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 254
"Pantauan dari anggota di lapangan yang melakukan pengawalan, sebagian besar buruh sudah
mulai bergerak ada yang dari Bekasi, ada massa yang cukup banyak dari Tangerang, dan ada
yang dari Pulogadung, Cilincing, dan sekitarnya," ujar Sambodo di Jakarta, Rabu 8 Desember
2021, seperti dikutip dari Antara.
Sambodo mengatakan, pihaknya mengerahkan 400 personel untuk mengawal dan mengatur
kelancaran arus lalu lintas saat aksi buruh digelar di berbagai lokasi di Jakarta. "Personel saya
sekitar 400 ya," ucap Sambodo.
Dia menjelaskan bahwa ada beberapa aksi unjuk rasa yang berlangsung secara bersamaan pada
beberapa titik dengan konsentrasi massa terbesar berada di Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Sebanyak 400 polisi lalu lintas tersebut disebar pada berbagai titik aksi untuk menjamin
kelancaran arus lalu lintas bagi masyarakat yang hendak beraktivitas.
"Ada beberapa titik di Gedung DPR/MPR RI juga ada, di KPK ada, di Kemenaker juga ada, di
Balai Kota juga ada, dan sebagian besar di Patung Kuda," ujarnya.
Pihak kepolisian juga telah merekayasa arus lalu lintas terkait aksi unjuk rasa tersebut di kawasan
Monumen Nasional (Monas) dan Bundaran Patung Kuda.
Sambodo menambahkan, pihak kepolisian telah menutup penutupan jalan di depan Gedung
Sapta Pesona, Jakarta Pusat, dalam rangka pengamanan unjuk rasa. Sedangkan penutupan titik
lainnya akan menyesuaikan situasi di lapangan.
Adapun titik yang diperkirakan akan ditutup antara lain persimpangan Thamrin-Kebon Sirih dan
Jalan Medan Merdeka Selatan karena aksi diperkirakan akan bergerak menuju Balai Kota DKI
Jakarta.
Diketahui, ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja menggelar aksi untuk menyampaikan
tuntutan antara lain kenaikan upah minimum provinsi (UMP) minimal 10 persen.
Buruh juga mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan diskresi dengan membuat Keputusan
Presiden (Kepres) untuk membatalkan SK Gubernur, dan menaikkan upah 10-15 persen.
Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI
Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan.
Buruh menilai besaran kenaikan UMP tersebut belum efektif untuk memulihkan pertumbuhan
ekonomi lewat daya beli.
253
