Page 252 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 252
TAGIH JANJI ANIES UBAH UMP DKI, BURUH GERUDUK BALAI KOTA
Ribuan buruh dari berbagai federasi hari ini kembali mendatangi Balai Kota DKI Jakarta.
Kedatangannya untuk menagih janji Anies Baswedan selaku gubernur untuk mengubah besaran
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022.
"Kami menagih janji Pak Gubernur yang mengatakan akan mengubah UMP DKI," kata Ketua
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Rabu (8/12/2021).
Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, sebanyak 20 orang perwakilan buruh diterima masuk
ke Gedung Balai Kota. Sayangnya mereka tidak langsung bertemu Anies Baswedan.
"Ketemu Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) sama Dinas Tenaga Kerja karena Pak Anies
nggak ada," tutur salah satu pihak Kepolisian.
Buruh menuntut Anies Baswedan merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait UMP DKI 2022
paling lambat 10 Desember 2021. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah tidak bisa
mendasarkan keputusan pengupahan dengan turunan UU Cipta Kerja karena sudah dinyatakan
inkonstitusional bersyarat oleh MK.
"Harus didasarkan pada ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. (Untuk itu) menuntut Bapak Gubernur DKI Jakarta
paling lambat 10 Desember 2021 untuk merevisi SK Gubernur terkait UMP 2022 sesuai janji yang
pernah disampaikan secara terbuka pada 29 November 2021," tulis tuntutan buruh.
Sebelumnya diberitakan bahwa Anies Baswedan menyampaikan keberatan atas UMP yang
diterapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dia mengakui angka kenaikan itu
tidak cocok jika diterapkan di DKI Jakarta karena dinilai terlalu kecil.
"Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau
diterapkan di Jakarta tidak sesuai. Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk
buruh di Jakarta," ujar Anies Baswedan saat menemui massa buruh di Balai Kota, Jakarta, Senin
(29/11/2021).
Anies Baswedan pun sudah menyurati Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk
meninjau ulang formula penetapan UMP 2022 di Ibu Kota. Dia menilai formula yang sudah
ditetapkan tidak cocok.
"Saya memang terbiasa menyelesaikan masalah bukan umbar masalah, kita bersurat pada
Kemenaker Formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Karena itu, kita mengirimkan
surat sesuai prosedur bahwa formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi itu sudah kami
kirimkan dan sudah fase pembahasan. Kita ingin di Jakarta, baik buruh maupun pengusaha,
merasakan keadilan," katanya.
Dalam surat yang dikirimkan Anies Baswedan ke Menaker per 22 November, meminta agar
formula penetapan UMP DKI ditinjau ulang. Pasalnya dijelaskan tidak semua sektor mengalami
penurunan akibat pandemi COVID-19, ada sektor yang mengalami peningkatan.
"Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi DKI
Jakarta sebesar 1,14%," demikian isi salah satu poin surat tersebut.
251
