Page 250 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 250
Hal itu dikemukakan Yunan Chandra kepada {KP} Selasa (7/12)2021) menyikapi tuntutan dan
harapan buruh yang meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 10
persen. Sementara pemerintah memutuskan kenaikan rata- rata hanya 1.09 persen.
Ia menilai, berbagai program pemerintah membantu para pelaku UMKM diakui juga cukup
signifikan dalam rangka membangkitkan kembali pemulihan perekonomian akibat dampak Covid-
19.
Namun demikian Yunan Chandra menandaskan, kebijakan itu juga haruslah dimbangi kebijakan
lainnya. Salah satunya menaikkan upah buruh secara lebih profesional.
Sebaliknya lanjut Yunan Chandra, jika kenaikan UMP rendah, maka daya beli masyarakat akan
turun.
” Dampaknya upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali terhadap pemulihan ekonomi
tidak berhasil secara signifikan,” ujar anggota dewan dari Partai Nasdem ini.
Lebih jauh Yunan Chandra mengakui, bahwa penetapan rata-rata UMP tahun 2022 yang dinilai
oleh buruh tidak sesuai sebagaimana diharapkan tidak terlepas dari konsekuensi kinerja
perusahaan yang masih rendah dan belum pulih seutuhnya dari dampak pandemi Covid-19.
Atas alasan itulah menurut penilaiannya, penetapan kenaikan rata-rata UMP 2022 masih
berdasarkan indikator di tengah masih mewabahnya ancaman pandemi Covid-19 tahun 2021.
” Namun terlepas itu semua meski kenaikannya hanya sekitar 1,09 persen perusahaan wajib
membayar upah atau gaji buruh sesuai aturan yang telah ditetapkan mulai tahun depan,”
demikian kata Yunan Chandra. (nid/K-3)
249
