Page 394 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 394

Iqbal memohon kepada Anies Baswedan agar segera mengubah formulasi UMP 2022 DKI Jakarta
              yang hanya naik Rp 37.749 atau sekitar 0,8 persen saja dari tahun sebelumnya menjadi Rp
              4.453.935.

              "Harapannya, saat aksi buruh pada 8 Desember 2021, bapak Gubernur Anies Baswedan sudah
              merevisi UMP DKI 2022 dan mengumumkan nilai kenaikan yang baru," pinta dia.

              Untuk  diketahui,  Anies  sempat  menemui  serikat  buruh  yang  menggelar  aksi  demo  di  depan
              Gedung Balaikota DKI Jakarta pada 29 November 2021 lalu.

              Di hadapan para buruh, Anies mengaku terpaksa menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang
              UMP DKI Jakarta 2022 pada 20 November 2021.

              "Perlu  saya  sampaikan,  tanggal  20  (SK)  harus  dikeluarkan,  kenapa?  Karena  ketentuan
              mengharuskan harus keluar keputusan gubernur sebelum tanggal 20. Bila tidak, maka jadinya
              melanggar," ucap Anies.

              "Kami terpaksa keluarkan keputusan gubernur ini, karsna bila tidak dikeluarkan, kami dianggap
              melanggar. Tapi, kami bilang ini tidak cocok dengan situasi di Jakarta," sambungnya.

              Anies lantas mengklaim dirinya telah bersurat kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
              untuk meninjau kembali formula penghitungan UMP 2022.

              "Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," sebut dia.

              Adapun dalam surat bernomor 533/-085.15, Anies menilai kenaikan UMP 2022 tidak memenuhi
              azas  keadilan.  Sebab,  inflasi  Jakarta  pada  tahun  ini  mencapai  1,14  persen,  lebih  besar  dar
              kenaikan UMP DKI sebesar 0,8 persen.

              "Berkenan  dengan  itu,  dengan  hormat  kami  mengusulkan  dan  mengharapkan  ibu  Menteri
              (Ketenagakerjaan)  meninjau  kembali  formula  penetapan  UMP  sebagaimana  diatur  dalam  PP
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan
              industrial yang harmonis, sehingga kesejahteraan buruh dapat terwujud," tulis Anies.



































                                                           393
   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399