Page 396 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

Dengan nomor di atas, informasi terkait dengan BSU (Bantuan Subsidi Upah) bisa didapatkan
seperti : kepesertaan, klaim, e-form pengaduan, hingga informasi calon penerima bantuan
subsidi upah BSU (Bantuan Subsidi Upah).

Informasi terkini dari BLT BSU ini yakni mengenai pedoman pemberian bantuan dari pemerintah,
berupa subsidi gaji bagi pekerja yang terdampak pandemi Covid 19.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah, sudah dirilis sejak 2020.

BSU (Bantuan Subsidi Upah) untuk pekerja /buruh yang terdampak Covid-19, sudah dipersiapkan
oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Penyaluran upah BSU (Bantuan Subsidi Upah) sampai dengan saat ini sudah mencapai 7.163.043
orang penerima.

Menurut Permenaker Nomor 21 Tahun 2021, akan dilakukan perluasan penerima BSU
dikarenakan masih ada sisa anggaran.

Persyaratan ketat juga diberlakukan oleh penerima BSU, tidak boleh ada duplikasi data penerima.
Seperti sudah mendapatkan Bansos, PKH, BPUM, atau Kartu Prakerja. Harus salah satunya.

Berikut ini adalah sayarat penerima BSU (Bantuan Subsidi Upah) 1. Jelas Warga Negara
Indonesia asli dengan dibuktikan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK) 2. Peserta aktif
program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2021
3. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah
dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta
lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar
upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh:
Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000 4.
Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah 5. Diutamakan yang
bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real
estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral
BPJSTK) 6. Belum pernah menerima program bantuan sosial pemerintah lainnya seperti program
kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH), atau program bantuan produktif usaha mikro
(BPUM).

***

395