Page 437 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

PEMPROV SUMUT SEGERA SURATI MENAKER

Dinas Tenaga Kerja Sumut, segera menyurati Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziah ihwal revisi
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

HAL ini terungkap usai Kepala Disnaker Sumut, Baharuddin Siagian naik ke mimbar orator
gabungan elemen buruh, yang kembali berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan
Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (7/12).

"Kami sudah sepakat dengan perwakilan dari serikat pekerja bahwa apa yang menjadi tuntutan
saudara-saudara sekalian akan kami teruskan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Ketenagakerjaan," katanya melalui pengeras suara.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyampaikan soal peninjaun UMP Sumut yang sebelumnya
telah ditetapkan sebesar 0,93 persen "Paling lama minggu ini kami ke menteri untuk dilakukan
peninjauan terhadap tuntutan para pekerja yang sudah berulang kali datang ke kantor gubernur
ujar mantan Kepala Dispora Sumut itu.

Perwakilan buruh yang berunjuk rasa, A Rivai mengatakan, mereka menolak penetapan UMP
dan UMK yang menggunakan PP36/2021. Mereka mendesak pemerintah untuk merevisi nilai
UMP/UMK sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. "Meminta gubernur Sumut
menggunakan hak prerogatif.

Yaitu hak diskresi agar warga Sumut ini mendapat upah yanglayakdanmenjadikanrakyatSumut
menjadi pekerja yang bermartabat," ungkapnya.

Dia juga menegaskan, pihaknya akan melakukan aksi yang besar apabila kepentingan para buruh
tidak diakomodasi oleh pemerintah provinsi "Kami akan aksi lebih besar; kami akan turun lebih
besar lagi," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov Sumut telah memutuskan UMP 2022 hanya naik 0,93 persen atau menjadi
Rp2.552.609. Menurut Kadis Tenaga Kerja Sumut, Baharuddin Siagian, penetapan nilai UMP
sudah sesuai mekanisme perundang-undangan

"Penetapan itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah iNomor 36 Tahun2021, tentang
Pengupahan" kata Baharuddin Siagian saat menjawab wartawan, usai menerima perwakilan
buruh di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (6/12) lalu.

Penetapan itu, menurut Bahaaruddin, telah memertimbangkan banyak aspek, seperti tenaga
kerja, satuan keluarga, tingkat daya beli, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.

"Jika rumus itu diikuti, maka kenaikannya itu hanya sedikit Tapi memang ada 8 kabupaten kota
yangtidakterdampak, artinya tidak naik dan tidak turun," tuturnya.

Begitupun, pihaknya telah menerima aspirasi dan tuntutan para buruhyang menggelar
unjukrasa.
"Bagaimana UMK/UMP jugaharus dilakukan perhitungan ulang, sesuai dengan PPNo78. Kenapa
ini? Karena saudara-saudara menafsirkan UU Omnibus Law sedang stagnan," kata Baharuddin.
(pm)

caption:

RESPON: Kepala Disnaker Sumut, Baharuddin Siagian merespon langsung desakan elemen buruh
terkait revisi UMP Sumut 2022, di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (7/12).

436