Page 74 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal bersama aliansi buruh yang
hari ini (8/12/2021) melakukan aksi unjuk rasa terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
minimal 10 persen, serta aksi menagih janji Anies yang sebelumnya berjanji akan melakukan
peninjauan ulang terkait UMP DKI Jakarta. Memberi ultimatum kepada Pemerintah Pusat (PP)
serta seluruh Gubernur di Indonesia apabila Surat Keputusan (SK) terkait UMP tidak direvisi.

SAID IQBAL: BILA SK UPAH TIDAK DIREVISI, KAMI AKAN LAKUKAN AKSI MOGOK
KERJA NASIONAL DENGAN ESKALASI BESAR-BESARAN

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal bersama aliansi buruh yang
hari ini (8/12/2021) melakukan aksi unjuk rasa terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
minimal 10 persen, serta aksi menagih janji Anies yang sebelumnya berjanji akan melakukan
peninjauan ulang terkait UMP DKI Jakarta.

Memberi ultimatum kepada Pemerintah Pusat (PP) serta seluruh Gubernur di Indonesia apabila
Surat Keputusan (SK) terkait UMP tidak direvisi.

"Perlawanan kaum buruh akan terus meningkat eskalasinya di seluruh Indonesia, bilamana
pemerintah beserta bawahannya masih tetap menjalankan isi Undang-undang Cipta Kerja
(Ciptaker) Nomor 11 Tahun 2020 tanpa mengacu kepada keputusan Makhamah Konstitusi (MK)."
Kata Iqbal kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).

Ultimatum tersebut, ujarnya, akan dilakukan dengan menggelar aksi mogok kerja nasional
dengan eskalasi yang jauh lebih besar dari yang pernah terjadi sebelumnya.

Lebih lanjut, dalam ultimatum tersebut disebutkan pula kepada pemerintah untuk tidak
mengabaikan partisipasi publik dalam proses pembentukkan UU Ciptaker yang baru.

"Perlawanan gerakan mogok kerja nasional akan menjadi pilihan, apabila nanti dalam proses
menuju 2 tahun dari awal pembentukan UU Ciptaker yang baru ini partisipasi publik tetap
diabaikan," imbuh dia.

Tak cukup sampai di situ, ditegaskan kembali oleh Iqbal. Apabila partisipasi publik, khususnya
serikat buruh hingga kelompok sosial tetap diabaikan partisipasinya dalam pembentukkan UU
Ciptaker yang baru. Maka aksi mogok nasional akan betul-betul dilakukan di seluruh Provinsi di
Indonesia.

"Perkiraan saya, UU Ciptaker yang baru akan dibuat pada Januari tahun 2022, dan kemungkinan
akan masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas di DPR nanti," katanya.

"Namun, saya tegaskan dan ingatkan sekali lagi, apabila pembentukkannya dilakukan dengan
cara tidak melibatkan partisipasi publik, khususnya serikat buruh dan kelompok-kelompok sosial.
Maka akan dipastikan gerakan mogok kerja nasional menjadi pilihan utama kami dalam upaya
resistensi," tutup Presiden KSPI tersebut.

(CR10).

73