Page 69 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 69
40 persen. Hal itu terjadi, lantara upah kaum buruh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari.
"Ternyata Jokowi menghembus kekeliruan besar. Kebijakan upah yang dilakukannya, bukanlah
kebijakan upah yang pro terhadap kaum buruh, tapi pro kepada investor," sesal Rusdi.
Salah satunya adalah melalui 14 paket kebijakan. Menurut Rusdi, melalui kebijakan itu upah di
Indonesia harus ditekan dalam rangka untuk menarik investor. Baginya teori, jika investor
datang, maka akan terciptalah lapangan pekerjaan adalah omong kosong.
"Katanya, kalau investor datang kemudian duit datang, maka terciptalah lapangan pekerjaan
bulshit, upah ditekan 8 persen. Udah tahu salah dan menyengsarakan, tapi diulangi lagi melalui
omnibuslaw," kata Rusdi.
68
