Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2019
P. 40
"Kami bisa lebih menerima untuk UMP (Upah Minimum Provinsi) kalau UMSP
besarannya bisa enam sampai delapan persen berbeda lebih tinggi dari UMP itu
tentu memberatkan," kata dia.
Roy memaparkan, ritel bukan hanya minimarket ada juga hypermarkat ataupun
departement store yang rata-rata setiap toko di atas 200 orang tenaga kerja.
Sehingga, lanjut dia, pembiayaan gaji tenaga kerja yang harus dikeluarkan
mencapai 15 persen hingga 35 persen dari total biaya produksi.
Roy mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat resmi kepada kepala daerah di
seluruh Indonesia yang menyatakan tidak sepakat dengan adanya UMSP termasuk
DKI Jakarta. Apalagi ia menjelaskan, Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang UMSP
2019 di Jakarta, penyusunannya dianggap tak melibatkan pelaku usaha atau
asosiasi.
Padahal, ia melanjutkan, ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun
2018 tentang upah minimum. Pada Pasal 14 ayat 2 disebut bahwa dalam hal
perundingan tidak mencapai kesepakatan, gubernur tidak dapat menetapkan UMSP.
"Kalau tidak ada kesepakatan dengan pelaku usaha atau asosiasi maka UMSP itu
tidak boleh ditandatangani gubernur," tutur Roy.
UMSP 2019 tersebut ditetapkan untuk 11 sektor atau sub sektor yakni sektor
bangunan dan pekerjaan umum; sektor kimia, energi, dan pertambangan; sektor
logam, elektronik, dan mesin; sektor otomotif; serta sektor asuransi dan perbankan.
Selanjutnya, sektor makanan dan minuman; sektor farmasi dan kesehatan; sektor
tekstil, sandang, dan kulit; sektor pariwisata; sektor telekomunikasi; serta sektor
ritel. Pergub itu mengatur bahwa pengusaha yang termasuk dalam kelompok sektor
tersebut dilarang membayar lebih rendah dari UMSP 2019 yang ditetapkan.
Page 39 of 84.
