Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2019
P. 43
Dijelaskan oleh Riza bahwa UU Tenaga Keja mengatur bahwa perusahaan dapat
melakukan pemutusan hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri
terhadap pekerja yang mangkir (5) hari kerja atau lebih berturut-turut yang tidak
memenuhi panggilan kerja yang disampaikan perusahaan.
Pakar Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Melania
Kiswandari menyampaikan bahwa surat pemberitahuan mogok kerja tsb tidak
mengacu pada UU Tenaga kerja yang mengatur prasyarat mekanisme mogok kerja
dan baru disampaikan setelah mangkir terjadi terlebih dahulu.
"Mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan PTFI pada tanggal 1 sampai 30 Mei
2017 dapat dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah. Akibat hukum dari
mogok kerja yang tidak sah adalah dikualifikasikan sebagai mangkir, yang jika
sudah dipanggil sesuai ketentuan tidak juga kembali bekerja, maka dapat diproses
dengan kualifikasi pengunduran diri," tegas Melania.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan
perselisihan yang terjadi. Dan atas masukan dari Pemerintah dan melalui
kesepakatan dengan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja, pada 21 Desember 2017
perusahaan sepakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para eks
pekerja. Bantuan kemanusiaan yang ditawarkan ini pun tidak ditanggapi secara
signifikan oleh para eks pekerja tersebut.
Namun hal menarik yang terjadi setelah sekitar 3.500 eks pekerja tersebut tidak lagi
bekerja, angka produksi PTFI berbanding dengan jumlah pekerja yang ada justru
memperlihatkan tingkat produktivitas yang membaik. Demikian pula hubungan
industrial antar para pekerja menjadi lebih harmonis hingga saat ini.
"Kami melihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan. Dengan jumlah pekerja
yang lebih sedikit ternyata kita mampu memproduksi lebih banyak. Peningkatan
produktivitas seperti itu tentunya sangat mendorong kami. Dan harapannya kita bisa
berkontribusi lebih besar lagi bagi bangsa dan negara," kata Riza. Penyelesaian
melalui jalur hukum adalah alternatif akhir yang disarankan Riza dalam kasus ini.
Page 42 of 84.
