Page 142 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 142
Paparan itu diungkap dalam rapat kerja bersama seluruh anggota Komite III DPD di Komplek
Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (31/8). Di hadapan Ketua DPD LaNyalla, Ketua Komite
III DPD Sylviana Murni, serta Ketua Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI)
Muazzim Akbar, Ida mengatakan bahwa berdasarkan Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020, saat
ini pihaknya telah menghentikan sementara penempatan PMI pada masa pandemi.
"Kepmen ini lahir 20 Maret 2020, Kepmen ini benar-benar untuk menyelamatkan jiwa, memutus
mata rantai penyebaran baik nasional maupun secara global," ujar Ida.
Ida mengungkapkan, penghentian sementara PMI berhubungan dengan kebijakan negara
penempatan yang memperketat masuknya WNA, mengetatkan visa, ketentuan keharusan
karantina dan syarat bukti bebas Covid-19, hingga akses moda transportasi yang sangat
terbatas.
"Semua itu menjadikan biaya sangat tinggi, karena harus transit ke bebarapa negara dan
melakukan karantina," kata Ida.
Sementara itu, dasar perlindungan bagi calon PMI di masa pandemi tertuang dalam UU Nomor
18 Tahun 2017 pasal 32, dengan pertimbangan bahwa Covid-19 adalah penyakit menular,
sekaligus menindaklanjuti Permen Nomor 17 Tahun 2019.
Lebih lanjut, Ida memaparkan berbagai upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap
PMI di masa pandemi di hadapan para senator, antara lain berupa koordinasi dengan perwakilan
Indonesia (Atnaker), penyerahan bantuan masker, hingga mengeluarkan imbauan untuk tidak
mudik.
Selain itu, pemerintah juga melindungi PMI yang ditempatkan di negara yang menerapkan
lockdown, yakni melalui sejumlah langkah yang dijalankan bersama Atnaker, mencakup
komunikasi dengan unsur atau agensi. Bagi PMI habis kontrak dapat dibantu fasilitas untuk tetap
tinggal, sedangkan PMI yang mungkin diperpanjang akan diberikan pilihan waktu kerja, tetap
menerima upah sesuai aturan atau kesepakatan para pihak.
"Ketiga, memastikan protokol WHO di tempat kerja dan di tempat istirahat," kata Ida Fauziyah
didampingi Dirjen Binapenta & PKK Suhartono, Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani Rumondang,
dan Dirjen PHI Jamsos Indah Anggoro Putri.
Adapun upaya pelindungan PMI di dalam negeri (setelah bekerja) pada masa pandemi berupa
koordinasi kementerian/lembaga terkait penanganan pemulangan PMI ke daerah asal.
Kemudian, berkoordinasi dengan Kemenkes terkait permohonan pemeriksaan kesehatan di
debarkasi Indonesia bagi PMI pulang.
Lalu, berkoordinasi dengan Disnaker agar Petugas Desa Migran Produktif di desa aktif membantu
pemerintah desa mengantisipasi kepulangan PMI. Keempat, pemberian bantuan pemberdayaan
tenaga kerja melalui program inkubasi bisnis dan tenaga kerja mandiri.
(rea)
141
