Page 144 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 144
MENAKER PAPARKAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN KEPADA DPD
INFO NASIONAL- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan kebijakan dan
program pelindungan (PMI) pada masa adaptasi kebiasaan baru di negara penempatan kepada
seluruh Anggota Komite III DPD RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Agustus
2021.
Raker dibuka Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti dan dipimpin oleh Ketua Komite III DPD
RI, Sylviana Murni serta dihadiri Ketua Asosiasi Pengusaha (APPMI), Muazzim Akbar,Menaker Ida
mengatakan sesuai Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020, pihaknya telah melakukan penghentian
sementara penempatan PMI di masa pandemi Covid-19.
"Kepmen ini lahir 20 Maret 2020. Kepmen ini benar-benar untuk menyelamatkan jiwa, memutus
mata rantai penyebaran baik nasional maupun secara global," ujarnya.
Menurutnya, penghentian sementara PMI ini juga terkait kebijakan negara penempatan yang
melakukan pembatasan masuknya WNA, pengetatan visa, keharusan karantina dan bukti bebas
Covid-19, dan limitasi moda transportasi karena tak ada akses ke negara-negara penempatan.
"Semua itu menjadikan biaya sangat tinggi, karena harus transit ke beberapa negara dan
melakukan karantina," katanya.
Dasar pelindungan calon PMI pada masa pandemi dilatarbelakangi dari pasal 32 UU Nomor 18
Tahun 2017, karena pertimbangan keamanan Covid-19 sebagai penyakit menular dan
menindaklanjuti Permen Nomor 17 Tahun 2019.
"Kepmen ini dikeluarkan setelah koordinasi dan masukan antar kementerian," ujar Ida.
Kepada para Senator, Ida menjelaskan berbagai upaya pelindungan pemerintah kepada PMI
pada masa pendemi, yakni dengan koordinasi melalui perwakilan RI (Atase Ketenagakerjaan),
memberikan bantuan masker, hingga imbauan tidak mudik. Selain itu, pemerintah juga berupaya
memberikan pelindungan PMI di luar negeri pada negara penempatan yang menerapkan
lockdown dengan melakukan tiga langkah.Pertama, komunikasi dengan unsur maupun agency.
Bagi PMI habis kontrak dapat dibantu tetap tinggal.
Kedua, PMI diberikan pilihan waktu kerja dan tetap menerima upah sesuai aturan atau
kesepakatan para pihak. Semua langkah tersebut dikoordinasikan oleh Atase Ketenagakerjaan
sebagai perwakilan RI.
"Ketiga, memastikan protokol WHO di tempat kerja dan di tempat istirahat," kata Ida.
Sedangkan upaya pelindungan PMI di dalam negeri (setelah bekerja) pada masa pandemi, yakni
koordinasi Kementerian/Lembaga terkait penanganan pemulangan PMI ke daerah asal.Kedua,
berkoordinasi dengan Kemenkes terkait permohonan pemeriksaan kesehatan di debarkasi
Indonesia bagi PMI yang pulang.
Ketiga, berkoordinasi dengan Disnaker agar Petugas Desa Migran Produktif di desa aktif
membantu Pemerintah Desa mengantisipasi PMI pulang. Keempat, pemberian bantuan
pemberdayaan tenaga kerja melalui program inkubasi bisnis dan tenaga kerja mandiri.
143
