Page 62 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 62
Pendekataan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaraan perusahaan untuk mendaftar WLKP
tidak hanya berdasarkan kewajiban semata, namun berdasarkan kebutuhan perusahaan akan
pentingnya WLKP.
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kemenaker
Haiyani Rumondang mengatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah
mencanangkan 9 Lompatan Besar Kemenaker, di mana salah satu poinnya adalah reformasi
pengawasan ketenagakerjaan.
"Melalui reformasi birokrasi ini, kami ingin mengubah pendekatan dalam mensosialisasikan
WLKP, agar WLKP tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban, tetapi WLKP menjadi sesuatu yang
bermanfaat dan benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri," kata Dirjen Haiyani di
Jakarta, Rabu (1/9).
Sementara Direktur Bina Pemeriksaan Norma Hukum Ketenagakerjaan (Binariksa) Kemenaker
Yudi Adiratna mengatakan reformasi pengawasan ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk
meningkatkan kepatuhan stakeholders dalam mengimplementasikan norma-norma
ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan perusahaan dalam mendaftar WLKP.
Oleh karena itu, sosialisasi WLKP yang dilakukan pihaknya saat ini tidak lagi fokus pada
kewajiban pengusaha dalam mendaftarkan perusahaannya di WLKP, namun pada kemanfaatan
yang didapat perusahaan manakala telah didaftarkan di WLKP.
"Kita harus mengubah mindset, pemerintah harus mengubah gayanya, kalau gayanya gaya
paksa itu sudah nggak jamannya," kata Yuli Adiratna pada acara Sosialisasi Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan yag dilaksanakan secara hybrid di Bandung, Selasa (31/8).
Yuli Adiratna menuturkan kepatuhan perusahaan dalam mendaftar WLKP masih rendah.
Dari 26 juta perusahaan secara nasional, baik perusahaan besar, menengah, maupun kecil,
hanya 359.703 perusahaan yang telah mendaftarkan diri di WLKP.
Menurut dia, pendekatan kemanfaatan dan keuntungan yang didapat perusahaan setelah
mendaftar WLKP harus lebih ditekankan.
Perusahaan yang telah melakukan pendaftaran di WLKP, maka secara otomatis akan terdaftar
dalam database Kemenaker.
Kemudian, nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih
baik berkaitan dengan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum ataupun kelembagaan.
"Ini menjadi tantangan bagi kami, bagaimana memudahkan perusahaan melaporkan dan merasa
ada manfaatnya. Jangan hanya terpaksa," ujar Yuli.
(jpnn).
61
