Page 89 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2021
P. 89
Anggota Komite III DPD RI Muhammad Rakhman, menyoroti percepatan pemberian vaksin bagi
PMI. Diharapan, pemerintah dapat melakukan percepatan pemberian vaksin bagi PMI.
Khususnya bagi PMI yang telah mendapat penempatan di negara yang dituju. Dengan men-
syaratkan vaksinasi di negara asal.
"PMI yang memiliki visa yang akan kembali bekerja lagi di Saudi Arabia, hari ini. Mengeluh. agar
bisa difasilitasi mendapat vaksinasi kedua dan ketiga, karena hal itu syarat utama untuk bisa
masuk kembal ke Saudi Arabia," ujar Rakhman.
Menaker Ida Fauziyah dalam raker itu mengutarakan ; bahwa pandemi Covid-19 memang telah
menimbulkan persoalan di sektor ketenagakerjaan. Diantaranyan tentang penempatan tenaga
kerja. Penghentian sementara ini, juga diikuti dengan penempatan PMI secara un-prosedural.
Pemerintah mem butuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasinya.
"Kami membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, untuk bersama-sama memusuhi dan
perang melawan penempatan un-prosedural ini. Kami membutuhkan dukungan dari berbagai
pihak, untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat," pinta Menaker.
Dijelaskan, terkait dengan perlindungan tenaga kerja, pemerintah akan hadir untuk melindungi
PMI bahkan juga keluarga nya. Pemerintah berharap para calonPMI memilih cara berangkat yang
benar dalam mencari pekerjaan di luar negeri. Yakni lewat penyalur penempatan kerja yang
memiliki ijin, bukan penyalur il-legal yang tidak memiliki ijin.
Anggota Komite III DPD RI Hasan Basri minta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus
untuk pekerja wanita. Khususnya, wanita yang bekerja di wilayah perbatasan. Perlu ada
kebijakan program pelayanan kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja wanita,
khususnya di perbatasan.
"Terkait tenaga kerja yang melintas perbatasan melalui Kalimantan Utara dan Malaysia, menuju
perbatasan hutan garismatif. Perlu ada solusi permasalahan sosial tenaga kerja wanita.
Khususnya di daerah perbatasan Malaysia. Dibutuhkan program pelayanan kesejahteraan sosial
tenaga kerja," ucap Hasan Basri. [ira].
88
