Page 217 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 217

Judul               UMK Lotim 2022 Naik Jadi Rp 2,2 Juta, Ini Harapan Ketua DPRD
                Nama Media          rctiplus.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1850117/umk-lotim-
                                    2022-naik-jadi-rp-22-juta-ini-harapan-ketua-dprd
                Jurnalis            Nasional
                Tanggal             2021-12-29 10:35:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lombok Timur tahun 2022 telah ditetapkan. Angkanya naik
              dari Rp 2.184.197 menjadi Rp 2.207.212. Kenaikan ini kita putuskan jumlahnya hampir sama
              dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
              (Disnakertrans) Lotim Supardi pada Lombok Post, Rabu (29/12).



              UMK LOTIM 2022 NAIK JADI RP 2,2 JUTA, INI HARAPAN KETUA DPRD

              Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lombok Timur tahun 2022 telah ditetapkan. Angkanya naik
              dari Rp 2.184.197 menjadi Rp 2.207.212.

              Kenaikan ini kita putuskan jumlahnya hampir sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB,
              kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim Supardi pada Lombok
              Post, Rabu (29/12).
              Berdasarkan fakta di lapangan, selama 2021, memang tidak semua perusahaan di Lombok Timur
              menerapkan  pengupahan  karyawan  sesuai  UMK.  Apalagi  perusahaan  yang  terdampak  oleh
              pandemi  Covid-19.  Kata  Supardi,  selama  pandemi,  pihaknya  menyesuaikan  aturan  dengan
              kondisi perusahaan.
              Jangan sampai karena memaksakan gaji karyawan sesuai UMK, kemudian harus melakukan PHK,
              terangnya.

              Penyesuaian tersebut lebih diutamakan pada perusahaan sedang dan kecil. Menurut Supardi,
              memang  melihat  kondisi  perusahaan  saat  ini,  pemerintah  tidak  bisa  memaksa  perusahaan.
              Kendati demikian, Supardi berharap agar perusahaan bisa memberikan gaji karyawan sesuai
              UMK.

              Mengomentari  hal  tersebut,  Ketua  DPRD Lotim Murnan  mengatakan,  pemerintah  semestinya
              mendata dan mengevaluasi kondisi perusahaan di masa pendemi ini. Jangan sampai apa yang
              disampaikan hanya asumsi.


                                                           216
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222