Page 76 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 76
Aspirasi tersebut disampaikan dalam dialog interaktif dengan pekerja musik Indonesia bertajuk
"Setara dan Sejahtera Pekerja Musik Indonesia". Membacakan aspirasi tersebut, Ida menilai
diperlukan Peraturan Pemerintah untuk memperkuat posisi musisi secara hukum. Tujuannya
agar kepentingan dan kondisi sosial-ekonominya dapat diperoleh sebagaimana profesi lainnya.
"Sebagai ilustrasi, sejauh mungkin menyamakan status manfaat kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) dengan Bukan Penerima Upah (BPU) bagi
seniman musik," ujar Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Rabu (29/12/2021).
Solusi kedua lanjut Ida Fauziyah, FESMI menyadari Undang-Undang Ketenagakerjaan tak dapat
memberikan solusi atas semua permasalahan yang dihadapi musisi.
"Catatan ini disiapkan guna mendapatkan arahan apa saja yang dapat dilakukan," katanya.
Ia pun mengapresiasi solusi yang diberikan oleh FESMI dan mengatakan bahwa pihaknya akan
segera menindaklanjuti aspirasi tersebut.
"Terima kasih ini, dan dapat ditindaklanjuti dengan diskusi secara intensif. Ini ada Bu Dirjen
Binwasnaker & K3, Bu Dirjen PHI Jamsos. Prinsipnya sudah sepakat, pekerja musik, adalah
profesi yang harus memperoleh kesejahteraan sama dengan profesi yang lain," katanya
Sementara itu, Candra Darusman juga menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi
musisi. Pertama yaitu tidak ada mekanisme atau forum penyelesaian sengketa kasus antara
pihak pemberi kerja dan penerima kerja. Kemudian tidak adanya 'collective bargaining' dan
'collective agreement' di antara pengusaha dan organisasi musisi sebagai pedoman menciptakan
suasana kerja kondusif.
Terakhir yaitu tidak adanya kewajiban pihak pemberi kerja untuk memberikan jaminan sosial
(BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) bagi musisi yang statusnya bukan karyawan tetap
sebuah perusahaan.
"Sangat diharapkan adanya upaya agar dapat mengatasi perbedaan kondisi musisi terutama
antara ibu kota/kota besar dengan daerah lain di Indonesia," jelasnya.
75
