Page 78 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 78
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dan
diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di Jakarta.
Usai menerima penghargaan, Anwar menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemnaker
yang telah menghadirkan pelayanan ketenagakerjaan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
"Alhamdulillah meskipun belum nomor 1, tapi kita sudah masuk dalam 5 besar sebagai sebuah
kementerian yang dinilai bisa memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya," ujarnya dalam
keterangan tertulis, Rabu (29/12/2021).
Ia menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang baik dan prima
kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, kualitas pelayanan publik mencerminkan kehadiran
suatu negara bagi masyarakatnya.
"Karena sebagaimana yang kita ketahui, hadirnya negara itu adalah dilihat salah satunya dari
sisi pelayanan publiknya. Semakin kita berkualitas, berarti hadirnya negara itu semakin
berkualitas," tuturnya.
Anwar pun berharap penghargaan yang diraih ini dapat memotivasi seluruh jajaran Kemnaker,
baik yang berada di kantor pusat maupun yang berada di Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP)
yang tersebar di berbagai daerah, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Mudah-mudahan ini akan semakin memacu kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada
nusa dan bangsa. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kepada publik, terutama
di bidang ketenagakerjaan," harapnya.
Sementara itu, Mokhammad menyampaikan bahwa Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan
Publik dilaksanakan sejak tahun 2015 merupakan bentuk upaya percepatan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
"Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan
publik dalam rangka mencegah maladministrasi," jelasnya.
Periode pengambilan data penilaian Kepatuhan dimulai dari bulan Juni sampai Oktober 2021.
Pengambilan data Kementerian dan Lembaga dilakukan oleh Kantor Pusat, sedangkan
pengambilan data Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten dan Instansi
Vertikal dilakukan oleh kantor-kantor perwakilan Ombudsman.
Dalam ruang lingkup Kementerian, terdapat 275 produk yang dinilai. Hasil penilaian terhadap 24
Kementerian atas pemenuhan komponen standar pelayanan menunjukkan sebanyak 70.83%
atau 17 Kementerian masuk ke dalam zona kepatuhan tinggi atau zona hijau.
Sisanya sebanyak 29.17% atau 7 Kementerian masuk ke dalam zona kepatuhan sedang atau
zona kuning. Pada tahun 2021 tidak ada Kementerian yang masuk ke dalam zona kepatuhan
rendah atau zona merah.
77
