Page 82 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021

AHOK MINTA NICKE WIDYAWATI KOORDINASI, HADAPI MOGOK PEKERJA

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta Direktur
Utama perusahaan pelat merah itu, Nicke Widyawati, agar berkoordinasi dengan stakeholders
eksternal dalam menghadapi rencana mogok kerja oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina
Bersatu (FSPPB).

Selain itu, Ahok ingin manajemen berkomunikasi secara persuasif dengan pekerja yang bukan
merupakan anggota serikat pekerja agar tidak terpengaruh dengan ajakan mogok kerja.

“Pastikan seluruh HC di Pertamina Group komunikatif, responsif, dan solutif atas setiap
pertanyaan mengenai SDM dari pekerja, termasuk klarifikasi tentang penempatan jabatan,
remunerasi, serta kebijakan flexible working yang saat ini sudah dibatalkan," kata Ahok, Senin
(27/12). "Dan kalaupun dijalankan maka akan ada proses komunikasi lebih lanjut dengan
Pekerja."

Ahok juga memberi arahan ke manajemen untuk memetakan pemetaan pengurus maupun
anggota serikat pekerja yang bisa menjembatani diskusi lanjutan, baik tentang rencana mogok
kerja maupun terkait perjanjian kerja bersama (PKB). Seluruh pekerja Pertamina Group pun
diminta menerima informasi terkait upaya tersebut.

Lebih jauh, Ahok meminta manajemen untuk memastikan proses negosiasi terkait dengan PKB
untuk perlu diketahui oleh seluruh pekerja di lingkungan Pertamina yang akan dilakukan secara
daring.

Bila kemungkinan terburuk terjadi, manajemen harus memastikan pelayanan distribusi bahan
bakar minyak atau BBM ke masyarakat tak terganggu. “Apabila worst case terjadi mogok kerja,
manajemen harus memastikan tidak ada operasional Obvitnas (Objek Vital Nasional), serta
pelayanan BBM kepada masyarakat yang terganggu,” katanya.

Juru Bicara FSPPB Marcellus Hakeng Jayawibawa sebelumnya mengatakan pihak manajemen
masih belum membuka jalur komunikasi secara langsung dengan serikat pekerja.

Tuntutan yang disampaikan kepada Kementerian BUMN, kata dia, juga masih belum
ditindaklanjuti. Respons malah diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang menjawab
tuntutan para serikat pekerja itu sejak 2 hari surat tersebut dilayangkan.

Kemenaker langsung menindaklanjuti surat tersebut dengan mengundang para pihak terkait
untuk bertemu. “Solusi dari Kemenaker, akan dilakukan kembali pertemuan lanjutan dalam
waktu dekat,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat di kantor Kemenaker pada Rabu pekan lalu, 22 Desember 2021,
Kemenaker mempertemukan manajemen Pertamina dengan FSPPB. Pertemuan ini digelar
setelah serikat pekerja mengancam mogok kerja pada 29 Desember lantaran tuntutan terhadap
manajemen tidak digubris.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri mengatakan dinamika hubungan
industrial yang terjadi di Pertamina menyebabkan para karyawan berencana melakukan mogok
kerja pada 29 Desember 2021. Rencana mogok kerja ini telah diberitahukan kepada
stakeholders.

"Oleh karenanya, Kemenaker memfasilitasi audiensi kekeluargaan kedua belah pihak pada
tanggal 22 Desember 2021, di mana hadir dalam pertemuan tersebut Direksi SDM dan tim, serta
Presiden FSPPB dan tim," kata Indah.

81