Page 87 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021

SEBANYAK 87.000 PERUSAHAAN LAPOR KONDISI KETENAGAKERJAAN SECARA
ONLINE
Sepanjang tahun 2021, terdapat sekitar 87.000 perusahaan yang melapor melalui sistem Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) online.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan pihaknya
terus mendorong peningkatan WLKP. Pihaknya telah mengembangkan aplikasi wajib lapor
ketenagakerjaan online "Sepanjang tahun 2021, terdapat sekitar 87.000 perusahaan yang
melapor melalui sistem WLKP online," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (29/12/2021).

Capaian ini juga bagian dari upaya Ditjen Binwasnaker & K3 yang secara masif melaksanakan
sosialisasi dan asistensi melalui program help desk WLKP Online.

Penyebaran informasi secara luas melalui media cetak dan online serta dukungan Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi di seluruh Indonesia turut membantu peningkatan kepatuhan pelaku
usaha terkait WLKP.

Sosialisasi dilakukan guna memberikan informasi keunggulan WLKP Online yang mudah, aman,
cepat dan gratis.

"WLKP Online merupakan satu bagian dari ekosistem digitalisasi layanan yang tergabung di
dalam portal www.kemnaker.go.id. Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER), ini juga
sejalan dengan digitalisasi dan inovasi pelayanan publik yang bertransformasi dalam menghadapi
tantangan pandemi Covid-19. Pelaporan secara online ini juga merupakan bagian dari semangat
reformasi pengawasan ketenagakerjaan," tuturnya.

Haiyani menuturkan selain WLKP Online yang telah terintegrasi dengan Online Single Submission
(OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi pada saat penerbitan Nomor Izin Berusaha
(NIB), hal ini juga diterapkan di beberapa proses penerbitan NIB yang memiliki persyaratan
perijinan berbasis resiko dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tertentu
sesuai dengan Permenaker Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha
dan/atau Produk pada Penyelenggara Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
Ketenagakerjaan.
Untuk mempermudah pelaksanaan tersebut dilakukan pula pengintegrasian antar sistem
sehingga mempercepat proses penerbitan NIB.

"Salah satu contoh penerbitan izin terintegrasi dengan OSS yaitu pengajuan perijinan PJK3 di
aplikasi Sistem Pelayanan Keselamatan & Kesehatan Kerja atau Teman K3," ucapnya.

Pemanfaatan data WLKP ini membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan
di bidang ketenagakerjaan sesuai kriteria dan kondisi di masing-masing daerah/wilayah.

Data WLKP juga digunakan sebagai analisa potensi kebutuhan kesempatan kerja serta peluang
usaha berdasarkan jenis usia dan pendidikan.

"Manfaat sistem WLKP Online juga dirasakan oleh para pekerja yang tercatat dalam sistem.
Dengan pelaporan WLKP secara teratur bisa mengetahui apakah pekerja sudah atau belum
dilindungi dengan program jaminan sosial tenaga kerja serta program jaminan kesehatannya,"
kata Haiyani.

86