Page 89 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 89
Ringkasan
Besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jawa Barat dipastikan tidak akan naik.
Pasalnya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah menegaskan tidak akan merevisi UMK 2021
seperti telah dilakukan DKI Jakarta.
KANG EMIL TAK IKUTAN ANIES MEREVISI UMK 2021
Besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jawa Barat dipastikan tidak akan naik.
Pasalnya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah menegaskan tidak akan merevisi UMK 2021
seperti telah dilakukan DKI Jakarta.
Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta bisa melakukan revisi UMK karena tidak ada pengajuan UMK
dari bupati atau wali kota seperti halnya Jabar.
"Nah, media kalau ngomongin upah ya harus paham juga. Jakarta itu gak ada UMK-nya. Dia tak
ada ajuan dari bupati dan wali kotanya," tegas Ridwan Kamil dalam keterangannya, Rabu
(29/12/2021).
"Jadi seorang gubernur DKI bisa mengoreksi. Logika ini dipakai untuk menilai para gubernur
yang berbeda dengan DKI," lanjutnya.
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu juga menjelaskan, sebagai Gubernur Jabar, dirinya
hanya berwenang menyetujui usulan besaran UMK dari bupati dan wali kota.
"Kalau usulan dari bawahnya tidak berubah ya tidak ada perubahan. Jadi, Jabar tak berubah
karena bupati wali kota tak ada yang mengusulkan revisi sampai detik terakhir," jelas Kang Emil.
Dengan penjelasannya itu, Kang Emil menekankan, revisi besaran UMK 2021 seperti yang
dilakukan DKI tidak akan dilakukan di Jabar. Pasalnya, hal itu melanggar aturan.
"Kalau bertanya seolah ada harapan gubernur merevisi, artinya saya disuruh melanggar aturan
karena kewenangan gubernur di luar DKI. Makanya, jangan dibandingkan, menurut saya gak
mendidik, itu membuat saya bertahan," tegas Kang Emil.
Meskipun keukeuh tidak akan merevisi UMK 2021 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021, namun Kang Emil tetap memberikan solusi, agar upah buruh tetap naik. Solusi yang
ditawarkan pun menurutnya tidak melanggar aturan.
Dia mengatakan, PP Nomor 36 Tahun 2021 hanya mengatur upah untuk karyawan yang baru
masuknya yang jumlahnya hanya sekitar 5 persen, sedangkan pekerja dengan masa kerja di
atas satu tahun membutuhkan negosiasi lebih untuk mendapatkan kenaikan upah.
"Tawaran Jabar, UMK-nya ngikut PP 36 untuk yang 5 persen pegawai baru. 95 persennya bisa
naik antara 3-5 persen. Nah ini yang kami wacanakan. Kenapa beda? ya begitulah politik, upah
itu carut-marut sejak zaman kapan. Kita mah korban dari proses yang awalnya gak jelas. Jadi
tiap tahun kepala daerah dibentur-benturkan," bebernya.
Seakan meluapkan kekesalannya, Kang Emil bahkan meminta pemerintah pusat untuk
menetapkan besaran UMK jika pemerintah daerah tak bisa mengajukan diskresi, termasuk
berwacana terkait besaran UMK.
"Makanya saya bilang kalau daerah tidak boleh ada diskresi lagi, sudah ketok palu saja oleh
menteri. Jangan nyuruh bupati ngajuin, jangan nyuruh gubernur stempel berikut gak boleh juga
88
