Page 91 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021

Judul Gubernur Dukung Upah Pekerja Naik Hingga 5 Persen
Nama Media rri.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://rri.co.id/bandung/ekonomi/1308821/gubernur-dukung-upah-
pekerja-naik-hingga-5-persen
Jurnalis Azis Zulkarnaen
Tanggal 2021-12-29 21:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Saya sudah menerima ketiga kali perwakilan buruh
ini, dalam prosesnya Jawa Barat tetap taat pada PP 36 terkait pengupahan

negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Jadi tidak ada kewenangan mengoreksi kalau
surat dari bupati/wali kota tidak mengalami perubahan. Sampai hari ini kan surat dari bupati/wali
kotanya semua seratus persen sesuai PP 36

negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa
peraturan PP 36 khususnya terkait Upah Minimum ini hanya untuk pekerja/buruh yang masa
kerjanya kurang dari satu tahun, yang jumlahnya tidak lebih dari 5 persen dari total
pekerja/buruh yang ada di Jawa Barat. Sementara yang 95 persennya atau yang di atas satu
tahun bisa kita inovasikan
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Jadi Jawa Barat kesimpulannya, untuk buruh
yang baru masuk sesuai aturan PP 36 di Jawa Barat tidak melanggar aturan di atasnya. Tapi
yang di atas satu tahun itu bisa dinegosiasikan dengan pengusaha, ada kenaikan dari 3,27 persen
sampai 5 persen. Surat dari Apindo sudah masuk juga mengatakan akan mengikuti upah bagi
buruh-buruh yang lewat satu tahun

positive - Roy Jinto (Ketua Umum DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Jawa Barat) Pak Gubernur pada prinsipnya tidak bisa merevisi SK tapi menawarkan inovasi
berbentuk keputusan lain, yaitu mengenai struktur skala upah, khusus untuk pekerja buruh yang
masa kerjanya di atas satu tahun yang diatur melalui keputusan gubernur dengan pedoman
range kenaikan 3,7 sampai 5 persen. Kita tentu mengapresiasi itu

Ringkasan

Gubernur menegaskan tidak bisa mengubah kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan
Pemerintah Pusat. Pemda Provinsi Jawa Barat akan tetap taat pada PP 36 tahun 2021 sebagai

90