Page 88 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 88
Judul Kang Emil Tak Ikutan Anies Merevisi UMK 2021
Nama Media teropongsenayan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL http://www.teropongsenayan.com/126656-kang-emil-tak-ikutan-anies-
merevisi-umk-2021
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-29 21:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Nah, media kalau ngomongin upah ya harus
paham juga. Jakarta itu gak ada UMK-nya. Dia tak ada ajuan dari bupati dan wali kotanya
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Jadi seorang gubernur DKI bisa mengoreksi.
Logika ini dipakai untuk menilai para gubernur yang berbeda dengan DKI
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Kalau usulan dari bawahnya tidak berubah ya
tidak ada perubahan. Jadi, Jabar tak berubah karena bupati wali kota tak ada yang mengusulkan
revisi sampai detik terakhir
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Kalau bertanya seolah ada harapan gubernur
merevisi, artinya saya disuruh melanggar aturan karena kewenangan gubernur di luar DKI.
Makanya, jangan dibandingkan, menurut saya gak mendidik, itu membuat saya bertahan
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Tawaran Jabar, UMK-nya ngikut PP 36 untuk
yang 5 persen pegawai baru. 95 persennya bisa naik antara 3-5 persen. Nah ini yang kami
wacanakan. Kenapa beda? ya begitulah politik, upah itu carut-marut sejak zaman kapan. Kita
mah korban dari proses yang awalnya gak jelas. Jadi tiap tahun kepala daerah dibentur-
benturkan
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Makanya saya bilang kalau daerah tidak boleh
ada diskresi lagi, sudah ketok palu saja oleh menteri. Jangan nyuruh bupati ngajuin, jangan
nyuruh gubernur stempel berikut gak boleh juga berwacana. Tiba-tiba (kabar revisi UMK) DKI
masuk, buruh menilai jika Pak Anies bisa semua gubernur bisa karena gak paham logikanya
positive - Ahmad Heryawan (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Jabar) Jakarta juga bisa merevisi. Artinya, hal yang sama juga bisa dilkukan Provinsi Jawa Barat
87
