Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2020
P. 107
Penundaan ini terjadi lantaran masih ada proses evaluasi dan pembenahan terkait pendaftaran
gelombang sebelumnya.
Apalagi, muncul anggapan di masyarakat bahwa bantuan yang keluar lewat program Kartu
Prakerja belum tepat sasaran.
Hal inilah yang dipikirkan oleh Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia ( KASBI
), Nining Elitos.
Nining menjelaskan, saat ini masih banyak terjadi masalah di lapangan terkait Kartu Prakerja
ini.
Bahkan ia mengatakan, program ini tidak dibutuhkan oleh rakyat di masa pandemi Covid-19 .
"Program Kartu Prakerja yang digagas oleh pemerintah ini justru tidak tepat sasaran, tidak
dibutuhkan rakyat," kata Nining saat On Air di RadioM 107.5 News Channel, Selasa 23 Juni 2020.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di PRFMNews.id dengan judul " KASBI Nilai Program Kartu
Prakerja Tidak Tepat Sasaran " Ia mengatakan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah
pelatihan-pelatihan yang ditawarkan program Kartu Prakerja. Melainkan, persoalan dasar seperti
pemenuhan pangan, karena banyak yang tidak bekerja.
"Orang semakin mengikat pinggang kencang-kencang karena tidak ada pendapatan, ini justru
diberikan pelatihan, kan ga nyambung. Orang butuh bagaimana bertahan hidup, butuh
bagaimana mengkonsumsi pangan sehari-hari, justru dikasih tentang program pelatihan,"
katanya.
Memang pemerintah memberikan insentif kepada peserta Kartu Prakerja sebesar Rp600 ribu,
namun angka tersebut masih kalah besar dibanding biaya pelatihan.
Seharusnya kata dia, uang negara triliunan yang dianggarkan untuk program Kartu Prakerja itu
dialihkan ke program lain semisal untuk peningkatan sektor pertanian, peternakan atau
membangun industri baru.
"Kalau memang negara mau menciptakan lapangan kerja, uang begitu besar itu bisa
dibangunkan apakah untuk persoalan pertanian, peternakan atau dibangun industri nasional,
itu bisa digunakan banyak masyarakat dalam jangka panjang," katanya.
Selain dinilai tidak tepat sasaran, ia mengatakan program Kartu Prakerja juga memperlihatkan
ketimpangan antara masyarakat yang melek teknologi dengan masyarakat yang tidak paham
teknologi.
Masyarakat miskin korban PHK yang membutuhkan program ini kata dia kesulitan untuk
menjadi peserta, lantaran susahnya mendaftar.
"Tidak banyak masyarakat yang mampu mengakses teknologi, apalagi di daerah. Anggota
KASBI korban PHK yang ingin mengakses itu juga tidak mudah, berkali-kali mecoba untuk
masuk, tapi tetap tidak bisa," katanya.***(Rian FirmansyahMNews.id).
106
