Page 10 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 10

Salah satunya dengan menutup sejumlah ruas jalan di kawasan Monas, termasuk di antaranya
              Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan Gedung Sapta Pesona.
              "Ada penutupan. Pertama penutupan depan Gedung Sapta Pesona dan area seputar Monas,"
              ujar Sambodo, Rabu.

              Sambodo belum menjelaskan secara terperinci rekayasa lalu lintas yang telah dipersiapkan oleh
              Polda Metro Jaya.

              Dia juga belum dapat memastikan kapan penutupan total kawasan Monas dimulai.
              "Situasional melihat perkembangan jumlah masa buruh," kata Sambodo.

              Untuk diketahui, ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja akan menggelar demo di Istana
              Kepresidenan Jakarta, Rabu, untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) minimal
              10 persen.

              Ketua  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  Said  Iqbal  mengatakan  bahwa  serikat
              pekerja yang akan turun, yakni KSPI, KPBI, dan FSPMI.

              Menurut Said Iqbal, aksi unjuk rasa nasional dipusatkan di Istana Kepresidenan, Gedung MK,
              dan Balai Kota DKI Jakarta.

              "Hari ini aksi masih dipusatkan di daerah masing-masing, sementara aksi unjuk rasa nasional
              dipusatkan di Istana, Gedung MK, dan Balai Kota DKI Jakarta akan dilakukan 8 Desember 2021,"
              kata Said dikutip Antara, Selasa (7/12/2021).

              Sementara  itu,  Ketua  Umum  Konfederasi  Persatuan  Buruh  Indonesia  (KPBI)  Ilhamsyah
              mengatakan, gelombang unjuk rasa dimulai Selasa.

              Para  buruh  melakukan  aksi  di  daerah  industri  masing-masing.  Di  Jakarta,  kata  Ilhamsyah,
              sebagian massa melakukan aksi di Kawasan Industri Pulogadung.

              "Besok baru semua buruh dari wilayah Jabodetabek akan merapat ke Istana. Kawan-kawan yang
              sudah konfirmasi ada sekitar 10.000," kata Ilhamsyah.

              Serikat pekerja akan menuntut pencabutan surat keputusan (SK) penetapan UMP 2022 yang
              hanya naik sebesar 1,09 persen. Buruh juga mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan
              diskresi dengan membuat keputusan presiden (keppres) untuk membatalkan SK gubernur dan
              menaikkan upah 10-15 persen.

              "Kenaikan 10 persen di DKI Jakarta, serta di provinsi lainnya seperti Jateng dan Jatim, yang
              upahnya masih kecil, harus didongkrak hingga 15 persen," kata Ilhamsyah.

              Sebagai  informasi,  UMP  DKI  Jakarta  2022  ditetapkan  sebesar  Rp  4.453.935,  naik  hanya  Rp
              37.749 atau 0,85 persen dibandingkan 2021.

              Nominal  ini  ditetapkan  berdasarkan  penghitungan  yang  rumusnya  sudah  baku  di  Peraturan
              Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, turunan Undang-Undang Cipta
              Kerja.

              Sebelum rezim UU Cipta Kerja, UMP DKI Jakarta naik di atas 5 persen dalam 5 tahun terakhir.
              Pada 2016, UMP DKI naik 14,8 persen. Pada 2017-2020, UMP DKI naik 8 hingga 9 persen. Pada
              2021, lantaran dihantam pandemi Covid-19, UMP DKI hanya naik 3,27 persen.





                                                            9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15