Page 6 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

AWAS MACET! SERIKAT BURUH AKAN DEMO MK, BALAI KOTA DKI DAN ISTANA
HARI INI
Serikat Buruh rencananya hari ini akan melakukan aksi unjuk rasa soal putusan MK terkait uji
formil UU Cipta Kerja dan UMK DKI, mulai dari Istana, Balaikota, hingga depan MK.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi buruh ini akan
dilakukan pukul 09.30 WIB. Dengan titik kumpul di Patung Kuda.

“Aksi buruh unjuk rasa nasional itu dilakukan besok di Jakarta tanggal 8 Desember 2021, dimulai
jam 09.30 WIB, titik kumpul di Patung Kuda Indosat Jakarta,” ujar Said Iqbal dalam konferensi
pers yang disiarkan melalui Youtube, Selasa (7/12/2021).

Said Iqbal mengatakan terdapat 3 lokasi yang akan didatangi massa yaitu MK, Istana Negara,
dan Balai Kota DKI Jakarta. Dengan jumlah lebih dari 10 ribu buruh yang akan hadir.
Dia mengatakan telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi kepada pihak keamanan.
Menurutnya, para buruh akan berkoodinasi dengan pihak keamanan dan mematuhi aturan
terkait PPKM.

“Surat pemberitahuan sudah dilayangkan ke aparat keamanan dan lokasi-lokasi yang akan dituju
peserta aksi adalah Gedung Mahkamah Konstitusi, Istana, dan Balai Kota DKI. Tentu kami akan
berkoordinasi dengan aparat keamanan terhadap lokasi-lokasi yang akan kami tuju apakah akan
diizinkan untuk langsung bersama seluruh peserta aksi atau perwakilan,” katanya.
“Jumlah peserta aksi kami berharap tidak lebih dari 10 ribu, walaupun dari laporan Jabodetabek
buruh-buruh yang akan datang ke Jakarta tercatat hampir 50 ribu, kami harap untuk menjaga
ketertiban dan tidak lebih dari 10 ribu,” sambungnya.

Disebutkan di MK pihaknya akan mempertanyakan 4 hal terkait keputusan MK soal uji formil UU
Cipta Kerja. Pertanyaan ini nantinya akan disampaikan secara tertulis.

“Di MK peserta aksi akan menyampaikan surat meminta penjelasan Mahkamah Konstitusi
terhadap keputusannya terkait uji formil UU Cipta Kerja,” tuturnya.

Usai dari MK, masa buruh akan bergeser ke Balai Kota DKI. Said Iqbal mengatakan para buruh
akan menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait peninjauan ulang UMP DKI.
“Aksi bergeser ke Balai Kota, hanya 1 yang kami minta kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak
Anies Baswedan yaitu menagih janjinya yang secara terbuka sudah disampaikan bahwa UMP
DKI akan ditinjau ulang. Selain memperhatikan asas-asas hukum beliau juga menyampaikan
asas keadilan. Harapan kami Gubernur DKI Jakarta bapak Anies Baswedan sudah merevisi UMP
DKI tahun 2022 dan mengumumkan nilai kenaikan,” tuturnya.

Berikut poin pertanyaan buruh yang akan diajukan ke MK.

1. Apa yang dimaksud oleh mahkamah konstitusi tentang inkonstitusional bersyarat? 2. Apa yang
dimaksud oleh mahkamah konstitusi dengan keputusan cacat formil? 3. Apa yang dimaksud
dengan amar keputusan Mahkamah Konstitusi butir 4 dan 7? 4. Apakah PP nomor 36 tahun 2021
tentang pengubahan termasuk pengaturan upah minimum sesuai pasal 4 ayat 2-nya adalah
kebijakan strategis, dengan demikian apakah melihat amar putusan butir 7 Mahkamah Konstitusi
maka PP nomor 36 tahun 2021 harus ditangguhkan? (jib)

5