Page 129 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
Tarakan Hanto Bismoko menambahkan bahwa UMK ini wajib diterapkan bagi pelaku usaha
kategori menengah ke atas. Sedangkan pelaku usaha kategori mikro kecil, tidak diwajibkan
menerapkan UMK.

"Ini tidak diwajibkan untuk usaha yang mikro kecil, jadi menengah ke atas," kata Hanto Bismoko.

Jumlah perusahaan kategori menengah hingga besar di Tarakan saat ini mencapai 320
perusahaan. Namun ia belum bisa memastikan apakah semuanya akan menerapkan UMK nanti.
Pihaknya akan mensosialisasikan terlebih dulu SK Gubernur Kaltara. Hanya saja berdasarkan
pengalaman tahun-tahun sebelumnya, menurut Hanto Bismoko, perusahaan besar sudah
menerapkan. Misalnya perusahaan plywood dan cold storage.

Terkait pengawasan terhadap larangan itu, Hanto Bismoko membuka diri jika ingin
berkoordinasi, atau bisa juga langsung ke Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kaltara. Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Tarakan Hamid Amren mengimbau kepada buruh
maupun pengusaha agar dapat menerima dan melaksanakan keputusan tersebut.

"Baik oleh pekerja maupun oleh pelaku usaha untuk melaksanakan keputusan bapak gubernur
tersebut, tentu melalui aparat pemerintah baik tenaga kerja provinsi maupun dinas tenaga kerja
kabupaten kota akan melakukan monitoring dan pemantuan pelaksanaan upah buruh,"
imbaunya.

Menurut Hamid Amren, perhitungan ini telah mempertimbangkan kesejahteraan buruh dan juga
kesinambungan usaha perusahaan. Karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Aturan ini dinilai Hamid Amren sebagai titik temu untuk membuat formula bagaimana
menghitung upah buruh dengan mempertimbangkan segala aspek. Di sisi lain, Hamid Amren
menilai UMK Tarakan masih lebih tinggi dibandingkan beberapa kota lain. Karena itu, Hamid
Amren mengajak semua pihak untuk menghormati keputusan Gubernur Kaltara.

128