Page 16 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 16
Judul Buruh Kembali Turun ke Jalan
Nama Media Suara Merdeka
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg9
Jurnalis Ekd
Tanggal 2021-12-08 07:23:00
Ukuran 184x261mmk
Warna Warna
AD Value Rp 51.520.000
News Value Rp 257.600.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Buruh kembali bergerak. Mereka mendatangi kantor Gubernur Jawa 'Tengah di Jalan Pahlawan,
Selasa (7/12), untuk meminta Gubernur Ganjar Pranowo segera merevisi keputusan penetapan
upah minimum kabupaten/kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.
BURUH KEMBALI TURUN KE JALAN
Buruh kembali bergerak. Mereka mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan,
Selasa (7/12), untuk meminta Gubemur Ganjar Pranowo segera merevisi keputusan penetapan
upah minimum kabupatervkota (UMK) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.
Para buruh dari berbagai serikat pekerja itu konsisten pada tuntutan awal yakni kenaikan UMK
di atas 10 persen. Aksi yang dimotori Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (FSPMIKSP) Provinsi Jawa membawa atribut bendera, poster, dan
spanduk berisi tuntutan kepada pemerintah,
Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Aulia Hakim menegaskan
aksi demonstrasi buruh itu merupakan wujud penolakan terhadap penetapan UMK di Jawa
Tengah. Para buruh kecewa dengan pemerintah yang seolah menutup telinga terhadap orasi
kaum buruh terkait rumusan pengupahan, Mereka berharap pemerintah mendengar suara para
buruh.
Di atas mobil komando, orator aksi terus berteriak menyuarakan tuntutan buruh, "Kami minta
Gubernur Jawa Tengah agar mengambil kebijakan pengupahan yang pro sesuai kebutuhan rill
kawan-kawan buruh di Jateng," tegas orator aksi.
Aulia Hakim menambahkan bahwa aksi tersebut sebagai aksi menghentikan mesin. dengan
tanggal 10 Desember. Nanti akan bergilir dengan kawan-kawan federasi," ujar dia.
Pihaknya meminta Ganjar merevisi segera keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39
Tahun 2021 tentang upah minimum pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. "Karena
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
15
