Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 17
tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dan turunan termasuk PP 36 Tahun 2021 tentang pengupaban
yang digunakan oleh Gubernur Jawa Tengah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat," kata dia.
Jalur Hukum
Untuk itu, pihaknya akan menempuh jalur hukum apabila pemerintah tidak menggubris tuntutan
para buruh. "Secara formil ini sudah cacat. Kami minta Pak Gubernur menerima usulan tambahan
pada masa pandemi sekitar 10 persen ke alas. Bila tidak digubris maka patut diduga melakukan
tindakan melawan hukum arena sudah inkonstitusional. Kami akan tempuh dua jalur, yakni jalur
pidana dan PTUN. Kalan UU 1945 dilanggar apa Jagi hukum yang ada,"kata dia.
Sementara itu, Korlap Aksi, Luqmanul Hakim dalam pernyataan sikapnya, menyatakan apabila
Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mau merevisi patut diduga Gubernur Jateng telah melakukan
perbuatan melawan hukum.
*Karena menetapkan UMK 2022 Jawa Tengah yang termsuk dalam tindakan atau kebijakan yang
bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat,dengan mengunakan dasar hukum PP
36/2021 tentang Pengupahan yang telah dinyatakan oleh putusan MK harus ditangguhkan," seru
dia (eki-42)
caption:
TUNTUT REVISI UMK: Buruh kembali berdemontrasi menuntut Gubernur Jateng, Ganjar
Pranowo merevisi UMK di Jateng, Selasa (7/12).(42)
16
