Page 332 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

"Aspirasi buruh akan kami hormati, tapi kami minta semua dilakukan secara damai. Jangan
sampai ada anarkisme," ujar Riza saat ditemui di Sunter Lake Hotel, Tanjung Priok, Jakarta Utara,
Selasa.

Menurut Riza, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sedang mengupayakan UMP yang terbaik
bagi masyarakat dan buruh di DKI Jakarta.

Sebelumnya, dalam surat Gubernur DKI Jakarta bernomor 533/-085.15, Anies Baswedan
meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk meninjau kembali formula UMP yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang pengupahan.

Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI
Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan.

Kenaikan tersebut dinilai lebih rendah dari tingkat kenaikan harga alias inflasi kebutuhan sehari-
hari yang sudah mencapai 1,14 persen atau lebih tinggi dari persentase kenaikan UMP.

Riza meyakini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal mempelajari dan merespons
dengan baik surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal UMP beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan
bahwa demo buruh secara nasional akan dipusatkan di Istana, Gedung Mahkamah Konstitusi,
dan Balai Kota pada 8 Desember 2021.

"Hari ini aksi masih dipusatkan di daerah masing-masing. Sementara aksi unjuk rasa nasional
dipusatkan di Istana, Gedung MK, dan Balai Kota DKI Jakarta, akan dilakukan 8 Desember 2021,"
kata Said.

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah,
mengatakan bahwa pada Selasa (7/12), para buruh melakukan aksi di daerah industri masing-
masing.

Khusus di Jakarta, sebagian massa melakukan aksi di Kawasan Industri Pulogadung. Sementara
aksi pada 8 Desember mendatang, diperkirakan 10 ribu sampai 20 ribu buruh dari Jabodetabek
akan melakukan aksi unjuk rasa di pusat Ibu Kota.

"Besok baru semua buruh dari wilayah Jabodetabek akan merapat ke Istana. Minimalnya itu
kawan-kawan yang sudah konfirmasi sekitar 10 sampai 20 ribu," kata Ilhamsyah.

Adapun tuntutan dari para buruh yakni pencabutan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang
Penetapan Upah Minimum Provinsi yang hanya naik sebesar 1,09 persen.

Buruh mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan diskresi dengan membuat Keputusan
Presiden (Kepres) untuk membatalkan SK Gubernur, dan menaikkan upah 10-15 persen.

"Kenaikan 10 persen di wilayah Jakarta, untuk wilayah-wilayah di luar Jakarta seperti Jateng dan
Jatim yang upahnya masih kecil, harus didongkrak hingga 15 persen," kata Ilhamsyah.

331