Page 337 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 337
Buruh juga mendesak Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi untuk mengeluarkan
diskresi berupa Keputusan Presiden (Kepres) untuk membatalkan SK Gubernur tentang UMP.
Buruh meminta Jokowi menaikkan upah 10-15 persen.
"Kenaikan 10 persen di Jakarta, juga di provinisi lainnya yang upahnya masih rendah, seperti
Jateng dan Jatim, harus didongkrak sampai 15 persen," ujarnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta
hanya Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan. Buruh menilai kenaikan UMP
DKI tersebut terlalu sedikit.
336
