Page 378 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

atau hanya naik Rp 35.429 (0.85 persen) saja dari UMK sebelumnya. Buruh mendesak kenaikan
UMK 7 persen atau Rp 4.5 Juta.
Selain Itu. para buruh Juga mendesak Gubernur Kepri untuk mencabut kasasi selelah buruh
memenangkan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang dan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan. Hanya saja. Gubernur ke-mudia
melanjutkan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga keputusan tersebut tidak dilaksanakan.

Sesuai putusan PTUN, gubernur harus menaikan UMK Batam sebesar 3.28 persen sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015. Sebab. Gubernur Kepri yang waktu Itu dijabat PU
Gubernur Syamsul Bah rum mengambil jalan tengah antara permintaan buruh dengan
pengusaha, menaikkan UMK 20.651.

Pengusaha meminta UMK 2021 sama dengan UMK 2020. yakni Rp 4.130.279 sesuai surat edaran
Kemenaker. Sementara butuh Inginnya naik Rp 4.265.339 sesuai PP 78/2015. Buruh kemudian
menggugat keputusan itu ke PTUN Tanjungpinang di Batam. Gugatan buruh diterima dan
dikuatkan dengan keputusan PTTUN Medan karena Pemprov Kepri banding. Dengan keputusan
ilu. ada selisih Rp 115 ribu.

Hanya saja, hingga penghujung Desember 2021. amanat PTUN Itu tidak juga dilaksanakan
karena Gubernur menempuh jalan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini juga berdampak pada
penghitungan UMK 2022 vang menggunakan PP 36 Tahun 2021. yakni 0.85 persen dari UMK
tahun 2021.

Tak Sesuai

Selain menolak UMK 2022. para buruh Juga menuntut keadilan atas mekanisme pembayaran
upah di perusahaan-perusahaan. Sebenarnya UMK di Kota Batam, sudah tinggi. Hanya saja
penerapan di lapangan tidak sesuai. Hampir semua perusahaan mengakali upah dengan cara
menggabungkan upah dengan tunjangan.
"Cara perusahaan menghitung upah, gaji digabungkan dengan tunjungan yang diterima
karyawan sehingga nilainya menjadi sesuai dengan UMK. sebesar Rp 4.1 Juta." kata seorang
buruh kepada Trlbun Batam.

Namun, setelah semua digabungkan, perusahaan kemudian memotongnya lagi dengan BPJS
Kesehatan dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sehingga, gaji yang mereka tiap bulan menjadi rendah,
paling banyak Rp 3.9 juta. "Kalau tidak ada lembur, kita tidak pernah terima gaji sesuai dengan
UMK." katanya.

Selama Ini para karyawan tidak berani protes karena serba salah. Saat Ini sangat sulit mencari
pekerjaan. Pihak perusahaan pun akan dengan sewenang-wenang pada karyawan yang
memprotes. "Kita serba salah, kalau kita permanen, terus kita ribut, kesalahan kita dicari-cari.
Ujung-ujungnya dipecat." kata buruh yang tidak mau disebutkan namanya itu.
Itrulah alasan butuh mendesak kenalkan UMK lebih tinggi dari ketetapan Gubernur Kepri yang
berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Jika UMK dinaikkan menjadi Rp 4.5 juta,
mereka menerima take home pay Rp 4.2 juta pun masih bisa menerima. "Kalau seperti Ini.
kenalkan gaji hanya Rp 38 ribu, sudah jelas kita tidak akan terima gaji di atas Rp 4 juta sebulan."
katanya.

Para buruh meminta pemerintah untuk melakukan kroseek kepada perusahaan. berapa
sebenarnya gaji yang mereka bayarkan kepada buruh. "Ini soal keadilan. bukan hanya angka-
angka yang kami tuntut. Pemerintah harus mengecek ke seluruh perusahaan." kalanya.
(Ian/rus/hsu/ron)

377