Page 381 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

"Seluruh Aliansi Buruh yang ada di Kota Tangerang. Kita aksi dari tanggal 6 sampai 10 (Desember
2021),' kata Khotib.
Hal senada diungkapkan oleh buruh lainnya, Agus. Dia mengatakan perusahaan_mempersilakan
para buruh melakukan aksi tersebut tanpa khawatir mendapat Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK).

"Tanggal 6-10 (Desember 2021) sudah mulai aksi mogok kerja. Sebenarnya perusahaan ngikut
buruh juga, mereka mau ngga mau harus ikut,' jelasnya.

Peserta aksi dari Gabungan Serikat Buruh Independen (GSB), Dwi Wulandari mengatakan
pihaknya menuntut Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk mencabut surat keputusan (SK)
Nomor 561/Kep.282Huk/2021 tentang kenaikan UMK 2022.

"Menuntut Gubernur Wahidin Halim untuk bisa mencabut dan memberikan SK baru yaitu SK
tentang kenaikan upah tentang Provinsi Banten yaitu kenaikannya sebesar 10% untuk seluruh
wilayah Banten," jelasnya.

"Karena kami menolak SK yang kemarin diberikan Gubemur Wahidin Halim, sebesar 0,56% untuk
beberapa wilayah Khususnya Kota,' ungkapnya.

'Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim tegas menoJak permintaan revisi UMK atau
mencabut SK yang telah ditandatanganinya. WH meminta para pengusaha mencari pegawai baru
jika karyawannya tidak mau dengan gaji yang sudah ditetapkan. Menurut Wahidin, masih banyak
pencari kerja yang mau digaji antara Rp2,5 juta hingga Rp 4 juta per bulannya.

"Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang
butuh kerja, yang cukup gaji Rp2,5 juta, Rp4 juta juga masih banyak," kata Gubernur Banten,
Wahidin Halim, di Kota Serang, Senin (06/12).
Mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu bercerita bahwa relawan vaksinator covid-19 di
Pemprov Banten yang bekerja siang hingga malam, hanya digaji Rp 2,5 juta. WH juga tidak
ambil pusing jika buruh melakukan mogok kerja yang akan berJangsung sejak 06-08 Desember
2021. Mogok kerja dianggapnya sebagai ekspresi kekecewaan atas kenaikan yang tidak sesuai
'tuntutan para buruh,

Wahidin menegaskan akan tetap pada pendiriannya lantaran besaran upah yang ditetapkan
sudah berdasarkan kajian dan diikuti oleh perwakilan bumuh,
"Itu sudah maksimal, karena perintah dari pemerintah, dari PP, Sudah kami formulasikan sesuai
hidup layak, sudah dihitung, mereka juga hadir. Kalau kami tidak sesuaikan dengan PP, salah
saya sebagai gubernur. Gubernur tidak akan mengubah keputusan yang sudah ditetapkan, walau
terjadi mogok, sepanjang tidak ada perintah dari Presiden," jelasnya. (irfan/gatot)

380